Infokaltim.id, Samarinda- Kepala Bidang Bimbingan Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Ahmad Ridani yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (29/03/2022) menerima kunjungan kerja dari Komisi VIII DPR RI di Aula Gedung Kanwil, Jalan Basuki Rahmat Nomor 42 Samarinda. Kunjungan kerja terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M di Provinsi Kaltim.
Ketua rombongan Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang dalam keterangan singkatnya mengatakan, meskipun belum tahu pasti dan masih menunggu pengumuman secara resmi dari Kantor Kementerian Agama Pusat di Jakarta, namun persiapan pelaksanaan ibadah haji di Provinsi Kalimantan Timur sudah baik.
“Tadi kita dapat mendengar secara detail apa yang disampaikan oleh Kabid Haji dan Umrah Kemenag Kaltim, dari dokumen jemaah haji seperti paspor, pembinaan secara menyeluruh hingga sudah divaksinnya para calon jemaah, semua dilakukan dengan baik,” jelasnya.
Kendati demikian, ada beberapa masukan yang bisa dipertimbangkan guna membenahi sektor yang dirasa masih kurang.
Anggota dewan asal fraksi PDIP ini juga meminta agar pihak Kemenag Kaltim terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim.
Sebelumnya, Kabid PHU Ahmad Ridani dalam laporannya berkesempatan memaparkan upaya terkait persiapan keberangkatan haji tahun 1443 H/2022 M Kalimantan Timur. Diantaranya melakukan identifikasi dokumen jemaah haji (paspor) yang masa berlakunya akan berakhir di tahun 2022 dilakukan upaya perpanjangan serta melakukan scanning paspor agar jemaah haji memperoleh visa paspor.
Lebih lanjut, disebutkan pembinaan jemaah haji melalui manasik haji juga sudah dilakukan dengan tiga metode berbeda, yakni metode konservatif (tatap muka) namun dilaksanakan secara terbatas, metode online, dan metode blended learning yang mengkombinasikan tatap muka dengan online.
“Secara umum proses persiapan pemberangkatan haji tahun 1443 H/ 2021 M tidak mengalami masalah yang berarti, namun yang selalu menjadi pertanyaan masyarakat saat ini adalah terkait kepastian keberangkatan haji, besaran kuota serta biaya perjalanan ibadah haji,” pungkas Ahmad Ridani.
Selain kesembilan belas anggota Komisi VIII DPR RI, hadir dalam kegiatan perwakilan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Akhmed Reza Fachlevi, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan Mukhtar, dan para Kepala Kantor Kementerian Agama dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
[Ard | Adv Diskominfo Kaltim]