Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Muhammad Yusran menyebutkan pihaknya terus melakukan berbagai upaya uji akademik maupun terjun ke lapangan untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah (raperda) khusus yang mengatur beberapa objek bangunan usaha. Yaitu yang berasal dari bangunan kos-kosan, guest house dan hotel melati.
Hal itu menurutnya dapat mendongkrak pendapatan asli daerah yang kian semakin menurun. Sebab itu dengan adanya raperda ini dapat berjalan lancar hingga selesai.
“Karena memang kami melihat hal itu memang belum ada aturannya makanya, kita mau atur itu karena kalau kita liat di lapangan sulit di bedakan yang mana di maksud rumah kost yang mana di maksud guest house,” ujar Yusran.
Politikus Partai Golkar ini mengaku dari pihaknya di Komisi I akan memberi masukan terhadap Pemkot Samarinda, agar nantinya bisa membuat perda khusus retribusi bagi beberapa objek yang belum diatur ketentuannya. Sebab selama ini khusus objek yang ia sebutkan itu dibiarkan begitu saja, hingga menjamur di setiap ruas jalan.
“Pasti arahnya ke retribusi. Namun kami ini (Komisi I) fokusnya ke perizinannya dulu, kalau belum ada izinnya maka penataannnya akan sulit nanti,” jelasnya.
Dia mengakui pansus ini memang sudah sempat berjalan, namun dari Komisi I meminta untuk perpanjangan waktu kembali, hingga tiga bulan ke depan. Sebab untuk meneliti hal ini, ungkap Yusran membutuhkan waktu yang tidak sebtentar.
Pencapaian Pendapatan Asli Derah (PAD) Samarinda diharapkan setiap tahunnya ada peningkatan. Mulai pengesahan APBD Perubahan ini, PAD Samarinda ditargetkan bisa mencapai angka Rp 634 miliar.
“Ini masih proses pembahasan makanya kita minta perpanjangan waktu,” tutupnya.
[Ard | Ads]