
Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyoroti sistem pengawasan dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyusul penetapan Direktur Perumda Varia Niaga sebagai tersangka dalam kasus jual beli batu bara oleh Polda Kalimantan Timur (Kaltim).
Kasus hukum tersebut dinilainya harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan daerah di Kota Samarinda.
Viktor menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang ditangani Polda Kaltim. Ia meminta pengusutan perkara berjalan secara transparan dan profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya keputusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
“Kita harus menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur. Kita mendukung pengusutan perkara secara transparan dan profesional,” ujar Viktor.
Viktor Yuan mengingatkan seluruh pengelola BUMD agar lebih cermat dan berhati-hati saat menjalankan ekspansi usaha maupun menjalin kerja sama bisnis dengan pihak ketiga.
Menurutnya, BUMD tidak hanya dibentuk untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga wajib mematuhi regulasi dan hukum bisnis demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Sebagai mitra pengawas, Viktor mengungkapkan bahwa tidak semua keputusan bisnis Perumda Varia Niaga dikomunikasikan secara rinci kepada DPRD. Oleh karena itu, ia mendesak agar peran Dewan Pengawas (Dewas) internal di setiap BUMD lebih dioptimalkan untuk menyaring dan menguji risiko dari setiap keputusan strategis perusahaan.
“Selain mendapatkan potensi PAD dan keuntungan, Perumda juga harus memperhatikan koridor-koridor hukum, terutama hukum bisnis,” tegasnya.
Politisi Demokrat ini mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemilik modal dapat menentukan langkah perbaikan kelembagaan setelah proses hukum selesai. Langkah pembenahan ini dinilai krusial agar BUMD kembali pada fungsi utamanya sebagai penopang ekonomi daerah.
Viktor menegaskan bahwa BUMD harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD, bukan menjadi sumber masalah yang merugikan keuangan daerah.
[tra|adv]
