Infokaltim.id, Samarinda – Program bus sekolah gratis yang pernah dijanjikan Pemerintah Kota Samarinda sebagai solusi atas larangan pelajar membawa motor ke sekolah hingga kini belum juga terealisasi. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, mendukung kebijakan larangan tersebut, namun mendesak agar solusi transportasi segera diwujudkan, bukan hanya sebatas janji.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda telah mengeluarkan kebijakan yang melarang pelajar membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Kebijakan ini dinilai tepat, mengingat banyak pelajar tingkat SD dan SMP yang jelas-jelas masih di bawah umur dan belum memiliki SIM. Sebagai kompensasi, Pemkot berjanji menghadirkan layanan bus sekolah gratis. Namun realisasi program itu terus tertunda.
“Kalau niatnya, saya mendukung. Anak SMP dan SD sudah pasti di bawah umur, belum punya SIM, ya dilarang. Anak SMA pun bagus untuk dilarang. Tapi masalahnya, solusinya harus ada supaya mereka bisa mendapatkan fasilitas yang murah,” kata Adnan Faridhan, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, saat dimintai tanggapan terkait isu tersebut.
Adnan menyayangkan bahwa program bus sekolah yang sedianya sudah direncanakan sejak tahun lalu kini terkendala efisiensi anggaran. Menurutnya, ini bukan hanya masalah Samarinda, melainkan persoalan yang dialami hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang saat ini tengah dibenturkan dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Saat ini seluruh Pemkab, Pemkot, maupun Pemprov di seluruh Indonesia dibenturkan dengan masalah efisiensi. Jadi banyak program yang pro rakyat seperti itu terkendala,” ujarnya.
Namun Adnan memberi catatan keras bahwa efisiensi tidak boleh dijadikan tameng untuk mengorbankan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Ia menilai ada ketidak konsistenan ketika pemerintah mengaku efisien, tetapi di sisi lain masih menganggarkan renovasi rumah jabatan atau gedung perkantoran dengan nilai besar.
“Efisiensi oke, tapi kamu membangun bangunan yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat, itu salah. Efisiensi tapi renovasi rumah jabatan atau kantor dengan nilai besar itu juga salah. Jangan sampai semua dibilang efisiensi, padahal ujung-ujungnya tidak diprioritaskan bukan karena efisiensi, tapi memang tidak menjadi prioritas,” tegasnya.
Politisi Golkar itu menegaskan bahwa dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang, program-program yang langsung menyentuh rakyat kecil harus menjadi prioritas utama. Termasuk penyediaan transportasi sekolah yang terjangkau bagi pelajar.
Ia pun berharap Pemkot Samarinda tidak sekadar menggaungkan program, tetapi benar-benar merealisasikannya. Pelajar dan orang tua yang bergantung pada kebijakan tersebut sudah terlalu lama menunggu.
“Program prioritas kepada rakyat harus diutamakan karena kondisi ini lagi susah semua,” pungkasnya.
[Ary|Anl|Ads]