Infokaltim.id, Samarinda – Ditengah melemahnya daya beli masyarakat dan tekanan ekonomi global yang semakin terasa hingga ke tingkat lokal, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, melontarkan kritik tajam kepada seluruh jajaran pemerintah. Ia menilai banyak pemerintah daerah yang berlindung di balik jargon efisiensi anggaran, padahal sesungguhnya program-program mereka tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Adnan menyebut kondisi ekonomi masyarakat Samarinda saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan interaksinya langsung dengan warga, hampir semua orang yang ia temui menyatakan daya beli mereka turun dan kondisi usaha makin sulit, bertolak belakang dengan klaim pemerintah yang menyebut daya beli masyarakat meningkat.
“Hampir semua orang yang saya tanya soal ekonomi bilang turun, bilang susah, bilang daya belinya turun. Sekarang pemerintah bilang daya belinya naik, yang mana yang naik?” ujar Adnan Faridhan, Anggota Komisi I DPRD Samarinda.
Ia menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, seluruh lapisan pemerintahan mulai dari Pemkot, Pemprov, hingga pemerintah pusat harus hadir dengan program yang benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Bukan sekadar program yang terlihat besar di atas kertas, tetapi minim dampak bagi warga kecil.
“Program prioritas kepada rakyat harus diutamakan. Harus pro rakyat. Jangan bersembunyi di balik kata efisiensi, tapi sebenarnya program-programnya tidak pro rakyat,” katanya.
Adnan turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Ia menilai program tersebut pada dasarnya sudah baik dan tepat sasaran karena langsung menyentuh masyarakat. Namun ia menyarankan agar distribusinya lebih diprioritaskan kepada anak-anak dari kalangan ekonomi lemah dan daerah terpencil, bukan merata ke semua sekolah tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi siswa.
“Sekolah-sekolah yang anak-anaknya dari ekonomi menengah ke atas, tidak perlu dikasih MBG. Tapi anak-anak di daerah terpencil yang kurang gizi, itu yang harus diprioritaskan,” ucapnya.
Menurutnya, persoalan daya beli yang melemah harus diatasi secara sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. BBM yang naik, biaya hidup yang meningkat, serta usaha kecil yang lesu menjadi kombinasi yang semakin menekan masyarakat bawah. Pemerintah tidak bisa hanya diam dan mengklaim kondisi baik-baik saja.
Adnan juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi diterapkan secara proporsional. Jika efisiensi digunakan sebagai alasan untuk memangkas program yang berdampak langsung ke rakyat, sementara anggaran untuk renovasi kantor dan fasilitas pejabat tetap berjalan, maka kata efisiensi hanya menjadi tameng belaka.
“Jangan bersembunyi di kata-kata efisiensi. Harus kita prioritaskan kepada masyarakat kecil. Itu yang paling utama,” pungkasnya.
[ary|anl|ads]