Infokaltim.id, Samarinda- Ketimpangan dalam akses pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan serius dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry.
Dia mengungkapkan bahwa kapasitas sekolah negeri yang terbatas menjadi hambatan utama dalam memastikan hak pendidikan bagi anak-anak, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Masalah ini terjadi setiap tahun. Jumlah lulusan sekolah selalu melebihi kapasitas sekolah negeri yang ada. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut keadilan bagi anak-anak,” ujarnya saat ditemui pada Sabtu (21/6/2025).
Sarkowi menjelaskan, mayoritas orang tua di Kukar lebih mengandalkan sekolah negeri karena alasan biaya serta persepsi kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding sekolah swasta.
Namun, kondisi geografis Kukar yang luas dan tersebar menyebabkan pembangunan fasilitas pendidikan belum merata, dengan banyak desa yang masih belum memiliki akses ke sekolah menengah.
“Ketika tidak ada sekolah dekat, anak-anak terpaksa menempuh perjalanan jauh atau bahkan berhenti sekolah. Ini adalah kenyataan yang harus kita akui bersama,” tambahnya.
Sebagai solusi, Sarkowi mengusulkan pendekatan pembangunan sekolah berbasis wilayah, di mana satu sekolah dapat melayani beberapa desa sekaligus, seperti yang direncanakan di daerah Loa Tebu.
Tetapi, tantangan pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan rencana tersebut.
“Pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat harus duduk bersama untuk membahas hal ini. Jika komunikasi dilakukan sejak awal, hibah lahan bisa menjadi solusi cepat,” kata politisi dari Golkar ini.
Lebih jauh, Sarkowi mengingatkan dampak sosial dari masalah ini. Banyak siswa terpaksa menunda pendidikannya hingga satu tahun karena tidak ada tempat di sekolah negeri, sementara sekolah swasta kurang terjangkau oleh semua kalangan.
“Ini bukan hanya soal ketersediaan sekolah, tetapi juga bagaimana negara hadir dan menjamin hak pendidikan di daerah terpencil. Anak-anak di desa juga berhak mendapatkan pendidikan berkualitas,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyusun peta kebutuhan pendidikan berdasarkan wilayah agar pembangunan sekolah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara.
“Dengan data yang tepat, kita bisa menentukan prioritas pembangunan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” tutupnya.