Infokaltim.id, Samarinda – Upaya penataan kawasan kumuh di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Legislator menilai, keberhasilan program tersebut hanya bisa tercapai jika ada perencanaan matang serta koordinasi lintas sektor.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menyebutkan bahwa pemerintah kota sudah menjalankan sejumlah langkah positif dalam mengatasi persoalan kawasan kumuh.
Namun, ia mengingatkan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak masih perlu diperkuat agar hasilnya lebih optimal.
“Program pemerintah sebenarnya sudah bagus. DPRD juga konsisten mengawasi dan mengawal pelaksanaannya,” kata Ardiansyah pada Senin (8/9/2025).
“Tapi kami selalu menekankan agar dijalankan bersama-sama, jangan sendiri-sendiri,” tegasnya lagi.
Andriansyah mengungkapkan, salah satu tantangan terbesar dalam penataan kawasan kumuh adalah penolakan warga.
Banyak di antara mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi tersebut, sehingga cenderung enggan menerima perubahan.
Dalam kondisi tertentu, pemerintah bahkan perlu mengambil langkah tegas demi memastikan program berjalan sesuai rencana.
Untuk mengantisipasi resistensi masyarakat, ia menilai sosialisasi harus dilakukan lebih intensif dan menyeluruh.
Keterlibatan perangkat wilayah mulai dari lurah, camat, hingga RT, menurutnya sangat penting dalam membangun komunikasi dan menumbuhkan kesadaran warga.
“Kesadaran warga jadi kunci. Pemerintah tinggal memperkuat pendekatan sosialisasi, dan peran lurah, camat, sampai RT harus benar-benar dioptimalkan,” ujarnya.
DPRD Samarinda sendiri berkomitmen untuk terus mengawal program penataan kawasan kumuh.
Bagi Andriansyah, keberhasilan program ini hanya bisa terwujud melalui kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen terkait.
[anr|anl|adv]