Infokaltim.id, Tenggarong- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada tahun 2024 mendatang diperkirakan mencapai Rp. 12,44 triliun. Di APBD perubahan 2023 sendiri mencapai angka Rp. 11,6 triliun.
Anggaran tersebut didapatkan dari beberapa sumber salah satunya dari anggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
Untuk menghindari Silpa dari APBD Perubahan itu, salah satu anggota Komisi IV DPRD Kukar, Ahmad Zulfiansyah menyarankan Pemerintah Kabupaten untuk memanfaatkan dan merawat aset di daerah terutama tempat pariwisata.
Beberapa tempat wisata yang ia dorong adalah Waduk Panji dan Pulau Kumala yang terletak di Kota Tenggarong.
“Tempat wisata itu harus kita sulap menjadi indah agar para pendatang atau wisatawan banyak berkunjung ke Kukar kalau sudah berkunjung maka PAD akan ikut meningkat,” kata zulfiansyah pada Rabu (06/09/2023).
Anggota dewan dari Dapil Tenggarong itu pun menyarankan Pemkab Kukar agar tidak terlalu berharap pada dana bagi hasil. Alasannya, pada kondisi tertentu DBH tersebut akan mengalami naik turun.
“Jangan terlalu berharap DBH karena suatu saat bisa turun, seperti kemarin kita turun drastis semua ribut,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan ke depan Pemkab Kukar bisa lebih mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan seperti memanfaatkan perusahaan daerah.
“Mereka harus berpikir, berinovasi untuk meningkatkan PAD. Kita kadang buntu di situ untuk menunjuk pengelola Perusda tapi tidak bisa memajukan Perusda,” pungkasnya.
[Rfr|Anl|Ads DPRD Kukar]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
