Infokaltim.id, Tenggarong- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Desman Minang Endianto, didampingi Anisa Mulia Utami,yang merupakan anggota Komisi I DPRD Kukar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Farisyah Hasyim di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kamis (29/10/2026).
Kunjungan ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menginginkan Madrasah Diniyah (Madin) kembali aktif sebagai sarana pendidikan agama bagi generasi muda.
Dalam sidak tersebut, Desman bersama anggota Komisi I berdialog dengan pengurus yayasan, pemerintah desa, Kementerian Agama, BPKAD, Bagian Kesra, tokoh agama, dan masyarakat untuk membahas kondisi pesantren serta mencari solusi pemanfaatan fasilitas yang tersedia.
Desman menegaskan, aspirasi masyarakat perlu dikawal melalui koordinasi lintas sektor agar bangunan pesantren kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan keagamaan.
Pengurus yayasan menjelaskan, Madrasah Diniyah mulai dirintis pada 2016. Fasilitas berupa musala, gedung, dan asrama dibangun secara bertahap dengan dukungan masyarakat. Namun, keterbatasan pendanaan menjadi kendala utama sehingga aktivitas pesantren tidak berjalan optimal.
Sementara itu, Perwakilan BPKAD Kukar menyampaikan bahwa lahan dan bangunan tersebut tidak tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Pihak yayasan menjelaskan, lahan berasal dari pembelian dan wakaf warga.
Kementerian Agama Kukar juga menerangkan bahwa izin pesantren belum dicabut. Berhentinya operasional bukan akibat penutupan oleh pemerintah daerah, melainkan berkaitan dengan kondisi internal lembaga, terutama kendala pendanaan.
Desman bersama mendorong pembentukan tim khusus untuk merumuskan langkah konkret mengaktifkan kembali pesantren dan mengembangkan Madin. Salah satu usulan yang dibahas ialah menyinergikan kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di berbagai RT Desa Rapak Lambur dengan memanfaatkan fasilitas pesantren.
Upaya ini diharapkan memperluas akses pendidikan agama sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat. Bagian Kesra Kukar menyatakan dukungan terhadap pengembangan tersebut, sedangkan Kementerian Agama mengingatkan agar penyelenggaraan pesantren tetap memenuhi persyaratan yang berlaku.
Adapun pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren berada dalam ranah Komisi IV DPRD Kukar dan, berdasarkan informasi dalam pertemuan, telah memasuki tahap harmonisasi.
Sidak diakhiri dengan peninjauan bangunan dan asrama pesantren. Desman berharap sinergi antara yayasan, pemerintah daerah, Kementerian Agama, pemerintah desa, dan masyarakat dapat menghasilkan solusi nyata agar Pondok Pesantren Al-Farisyah Hasyim kembali aktif serta memperkuat pendidikan keagamaan di Desa Rapak Lambur.
[ard|adv]