Infokaltim.id, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda tetap mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disejumlah tempat keramaian kota, tapi perlu diperhatikan mengenai estetika kota.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi. Salah satu kawasan yang menjadi sorotan yang perlu penataan kembali pelaku UMKM adalah Polder Air Hitam di Samarinda Ulu.
“Tentu kehadiran dan pertumbuhan UMKM tetap kami mendukung, tapi perlu memperhatikan tata letak stand supaya kelihatan lebih rapi dan nyaman,” ungkapnya.
Iswandi, menegaskan pentingnya langkah proaktif pemerintah daerah untuk melakukan penataan sejak dini sebelum permasalahan di lapangan kian kompleks dan memicu konflik sosial.
“Kawasan Polder Air Hitam butuh penataan pedagang yang jelas secara payung hukum,” kata Iswandi.
Sebab itu pihaknya meminta agar Pemkot Samarinda segera melakukan penataan, pengelolaan dan penertiban kawasan ini sementara akan berada di bawah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Diskumi), bekerja sama dengan pihak Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Air Hitam.
“Kalau tidak segera diatur, kawasan itu akan makin kumuh, parkir liar susah diatur, dan kebersihannya tidak terkontrol. Kita harus mengantisipasi dari sekarang,” terangnya.
Iswandi meyakini keterlibatan Diskumi sangat tepat secara regulasi mengingat mayoritas pelaku usaha di kawasan tersebut berada pada skala mikro. Di sisi lain, jajaran kecamatan dan kelurahan memegang kendali atas pengawasan teritorial lapangan.
Penataan ini sekaligus merespons maraknya aduan masyarakat yang masuk melalui kanal SPAN-LAPOR! terkait pelanggaran jam operasional. Sesuai aturan awal, batas jualan ditetapkan mulai pukul 15.00 WITA hingga 23.00 WITA. Namun, banyak lapak yang buka hingga pukul 03.00 WITA sembari memutar musik keras yang mengganggu kenyamanan warga sekitar.
Camat Samarinda Ulu, Sujono, menjelaskan bahwa rencana pembuatan fasilitas tenan terpadu bagi pedagang Polder Air Hitam yang sebelumnya dirancang bersama Wali Kota dan Diskumi sempat tertunda akibat efisiensi anggaran daerah.
Oleh karena itu, rekomendasi dari DPRD dinilai sangat krusial sebagai dasar penanganan sementara.
“Karena efisiensi anggaran, rencana pembangunan tenan terpadu belum bisa terlaksana, sehingga pedagang terus bertambah tanpa kendali,” jelas Sujono.
Hasil notulensi dan rekomendasi RDP Komisi II DPRD Samarinda tersebut akan segera diteruskan kepada Wali Kota Samarinda.
“Ada laporan mereka jualan sampai jam 1, 2, bahkan jam 3 subuh pakai musik-musik. Ini sangat mengganggu masyarakat di sana,” ungkap Sujono.
Melalui langkah sinergis antara DPRD, Diskumi, dan Pemerintah Wilayah Samarinda Ulu, diharapkan kawasan Polder Air Hitam dapat bertransformasi menjadi pusat kuliner dan sentra UMKM kreatif yang tertib, bersih, aman, serta membawa dampak ekonomi positif tanpa mengorbankan kenyamanan warga Kota Samarinda.
[tra|adv]