APBD Perubahan 2022 Disahkan Senilai Rp3,288 Triliun, Sejumlah Catatan Kritis dari DPRD Samarinda, Ini Respon Andi Harun

Infokaltim.id, Samarinda- DPRD Samarinda menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan APBD Perubahan 2022.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono dengan para Wakil Ketua dan Wali Kota Samarinda, Andi Harun berserta forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda).

Sebelum pengesahan, 8 fraksi di DPRD Samarinda membacakan pemandangan akhir pengesahan APBD 2022. Mulai dari Fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, Nasdm, PAN dan fraksi gabungan PKB-PPP yang dinamakan Fraksi Kebangkitan Pembangunan.

Sejumlah catatan, apresiasi, masukan dan kritik pun dilayangkan kepada Wali Kota Samarinda saat pembacaan pemandangan umum masing-masing fraksi.

Mulai dari perhatian fraksi terkait inisiasi pemotongan insentif, pembanguan infrastruktur jalan, penanganan banjir, sosial, pendidikan, akselerasi kebangkitan ekonomi UMKM, peningkatan pendapatan asli daerah dan penataan keindahan kota.

Fraksi lain pun mengapresiasi kinerja Andi Harun selama memimpin Kota Tepian ini dengan berhasil menunaikan visi misi seperti pro-bebaya, pembangunan infrastruktur, penataan kota, dan sejumlah pembangunan lainnya.

Semua fraksi menyetujui pengesahan APBD perubahan 2022 itu diketok. Adapun fraksi yang meminta Wali Kota Samarinda agar terus melakukan transparansi dan akuntabel soal penggunaan anggaran.

Diketahui pengesahan APBD Perubahan 2022 ini yang semula Rp2.958.029.588.597 bertambah dari pendapatan daerah dan penerimaan yang sah lainnya sebesar Rp554.697. 847.964 sehingga menjadi Rp3.288.366.709.964.

Saat Wali Kota Samarinda, Andi Harun memberikan sambutan usai pembacaan pemandangan akhir seluruh fraksi DPRD Samarinda. Dirinya pun sontak merespon mengenai catatan dan saran yang dilayangkan sejumlah fraksi tersebut.

Selama ini menjabat sebagai wali kota, dia terus melakukan upaya pembanguan pada semua lini sektor untuk kemajuan Samarinda sesuai dengan visi misi dan program kerja.

Dirinya menyebutkan, sebanyak 8 komponen yang dilakukan selama ini yaitu akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, pendalam sektor keungan, prmbanguan sektor pariwisata, penguatan sektor kesehatan, memperluas perlindungan sosial kesehatan, pengembangan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

Semua ini sudah dilakukan tahun anggaran APBD 2022, dan anggaran perubahan ini akan segera dilakukan sehingga pembanguanan Samarinda terus berjalan demi mencapai Kota Pusat Peradaban.

“Izinkan saya bapak ibu semua untuk memberi respon secara langsung, saya mencatat selama pembacaan fraksi tadi,” kata Andi Harun.

Hampir semua fraksi DPRD Samarinda memberikan catatan tentang pemotongan insentif guru. Dia menegaskan, isu tersebut merupakan berita hoaks.

“Jangan percaya pada informasi yang tanpa ada sumber yang kuat, itu berita hoaks,” tegasnya.

Tidak ada niat sedikitpun, Pemkot Samarinda melakukan pemotongan terhadap insentif guru. Berita yang beredar merupakan tidak bisa diverifikasi kebenarannya.

Tapi, kata Andi Harun, Pemkot Samarinda tengah melakukan pendalaman agar langkah pemerintah lebih hati-hati mengenai aturan yang ada. Mengevaluasi seluruh administrasi sekolah-sekolah baik negeri, swasta dan sekolah berada di naungan kementerian agama (kemenang).

“Karena ada guru yang sudah pindah masih mengalir insentif,” bebernya.

Banyak sekolah swasta juga yang mampu pun akan dievaluasi, ada sekolah yang mendapat hibah dari pemerintah baik bangunannya tapi dinilai mampu, maka perlu dilakukan evaluasi.

“Begitu juga ada sekolah swasta yang melakukan verifikasi tanpa mengkonfirmasi kepada pihak Pemkot Samarinda. Hal ini yang perlu kita rapikan kembali,” pungkasnya.

Kemudian, soal permintaan transparansi anggaran, dirinya tidak segan-segan untuk membuka data penggunaan anggaran kepada publik sebagai bentuk akuntabel dan transparasi anggaran.

“Pemkot Samarinda tidak sedikitpun ingin menutupi satu rupiah anggaran belanja pun, saya akan buka setiap tahun anggaran sebelumnya,” ujarnya.

Dia meminta, jika para anggota dewan menemukan staf Pemkot Samarinda yang diduga melakukan penyelewan anggaran segera dilaporkan, akan ditindak dan melakukan pembinaan secara hukum yang berlaku berlandaskan bukti yang ada.

“Ini menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai wali kota,” tuturnya.

Selain itu, ada fraksi yang meminta Pemkot Samarinda agar selalu berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim agar mendapatkan kuncuran dana untuk pembangunan di Kota Tepian ini.

Permintaan itu pun dijawab Andi Harun, dirinya menyebutkan, pada APBD Murni 2022 lalu, Pemprov Kaltim mengelontorkan dana hingga Rp500 miliar dan APBD Perubahan ini Rp300 miliar semuanya 100 persen ke pembangunan infrastruktur.

“Ini bukti kami selalu koordinasi dengan pihak Pemprov Kaltim demi pembangunan kita di Samarinda dan itu terbesar pertama dan kedua tahun 2022 ini se kabupaten/kota se Kaltim,” tuturnya.

Kemudian soal audit Bank BPR, Andi Harun menyebutkan, bahwa dirinya telah memecat Kepala BPR dan kasusnya sedang ditangani pihak Polresta Samarinda.

“Kasusnya dalam proses penyidikan, dan pihak Polres juga meminta agar pihak yang terlibat dimintai keterangan langsung saya tandatangani,” bebernya.

[Ard]