ASN di Lingkungan Pemprov Kaltim Diminta Bersikap Netral pada Pemilu 2024 Mendatang

Infokaltim.id, Samarinda- Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik meminta kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitasnya dalam gelaran Pemilu pada 2024 mendatang.

Akmal mengatakan netralitas kepala daerah dan ASN pada pemilu merupakan bagian dari upaya membangun demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik. 

Terlebih, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, semua diharapkan berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

“Hati-hati menggunakan media sosial, hati-hati dengan jari jemarinya ketika menulis komen atau memposting hal-hal terkait politik,” pesan Akmal saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pj Gubernur Kaltim dengan -Bupati/Walikota se- Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023).

Pj Gubernur juga mengajak para ASN untuk tetap fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang diembannya. Jika ada yang memframing untuk tujuan lain, untuk membiarkan saja.

“Ibaratnya kita tidak bisa melarang burung terbang di langit. Yang perlu kita hindari jangan sampai mereka buang kotoran diatas kepala kita,” tuturnya.

Pada bagian lain, Pj Akmal meminta daerah untuk berlari kencang membangun dan mengejar ketertinggalan. 

Ibarat iring-iringan kendaraan, pemerintah pusat adalah voorider, jika berlari di kecepatan 80 km, iringan mobil dibelakang minimal harus berlari dengan kecepatan 100 Km.

“Karena kalo lari 80 km kita akan ketinggalan. Begitu juga pembangunan, kita harus pacu mengejar ketertinggalan,” imbuhnya.

Sejumlah isu-isu yang dibahas pada Raker dengan bupati/walikota diantaranya, terkait evaluasi pada urusan wajib di kabupaten/kota diantaranya, penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akmal mengatakan, berbagai kendala dan capaian harus disampaikan ke publik, sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita gunakan uang publik, untuk kepentingan publik dan tentu harus kita pertanggungjawabkan ke publik juga,” tandasnya.

[Hms|Ard|Adv Kominfo KT]