Senin, November 16, 2026
BerandaBeritaBacklog Rumah MBR di PPU Capai 8.471 Unit, Disperkimtan Siapkan Skema Pemenuhan

Backlog Rumah MBR di PPU Capai 8.471 Unit, Disperkimtan Siapkan Skema Pemenuhan

Infokaltim.id, Penajam – Kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, angka backlog kepemilikan rumah khusus MBR mencapai 8.471 unit.

Kepala Disperkimtan PPU, Riviana Noor, mengatakan pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari mendorong penyediaan rumah subsidi, memfasilitasi skema pembiayaan bagi MBR, hingga menyediakan rumah layak huni dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan.

Menurutnya, pembiayaan program perumahan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah kabupaten, tetapi juga dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, kami mendorong pertumbuhan dan penyediaan rumah subsidi serta skema pembiayaan yang sesuai ketentuan. Selain itu, penyediaan rumah layak huni juga dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun CSR,” ujar Riviana.

Ia menjelaskan, upaya penyediaan rumah layak huni melalui dukungan pemerintah provinsi telah dilaksanakan di PPU. Pada 2023, terdapat pembangunan baru sebanyak 20 unit rumah layak huni. Kemudian pada 2025, kembali direalisasikan pembangunan dua unit rumah melalui program pemerintah provinsi.

Selain persoalan kepemilikan, PPU juga masih menghadapi backlog kelayakhunian atau rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.270 unit. Untuk penanganannya pada 2026, pemerintah mengalokasikan sejumlah program dengan dukungan anggaran dari berbagai tingkatan pemerintahan.

Rinciannya, melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah sebanyak 200 unit, APBD Perubahan Provinsi sebanyak 50 unit, serta APBD Kabupaten PPU sebanyak 21 unit.

“Dengan dukungan dari beberapa sumber anggaran tersebut, penanganan RTLH tahun ini ditargetkan sebanyak 271 unit,” jelasnya.

Berdasarkan data penanganan RTLH Disperkimtan PPU, program perbaikan rumah tidak layak huni telah berlangsung sejak 2017. Pada 2017, tercatat penanganan sebanyak 348 unit, kemudian 140 unit pada 2018 dan 910 unit pada 2019.

Selanjutnya, pada 2020 penanganan mencapai 260 unit dan 256 unit pada 2021. Pada 2022, pemerintah menangani 120 unit, kemudian meningkat menjadi 457 unit pada 2023.

Sementara pada 2024, penanganan RTLH tercatat sebanyak 384 unit. Adapun pada 2025, realisasinya mencapai 334 unit. Secara keseluruhan, data tersebut mencatat penanganan RTLH sejak 2017 hingga 2025 mencapai 3.209 unit. Jumlah itu terdiri dari 1.928 unit melalui APBN atau BSPS, 995 unit dari APBD provinsi, 264 unit melalui APBD kabupaten, serta 22 unit melalui Bantuan Perbaikan Rumah Layak Huni (BPRLH) provinsi.

Riviana mengatakan, berbagai sumber pendanaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan penanganan perumahan. Dengan dukungan lintas pemerintahan dan pihak swasta, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap.

Di tengah perkembangan PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), penyediaan hunian terjangkau dan layak huni menjadi salah satu aspek yang perlu terus diperhatikan.

“Kami terus mendorong agar program perumahan dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah maupun meningkatkan kualitas rumah yang telah ditempati,” tutupnya.

Post Views: 116
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 258,269