Infokaltim.id, Bontang – Perubahan skema bantuan keuangan (Bankeu) menjadi belanja langsung tak boleh membuat pembangunan di Kota Bontang kehilangan sumber pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemkot justru dituntut lebih lihai memilah proyek yang bisa dibiayai provinsi agar APBD Bontang tidak semakin terbebani.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, perubahan pola pendanaan tersebut memang memiliki konsekuensi terhadap fleksibilitas daerah. Namun, kondisi itu masih dapat disiasati melalui perencanaan anggaran yang lebih cermat.
“Pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengelola anggaran,” kata Andi Faiz.
Politikus Golkar tersebut menjelaskan, program prioritas daerah yang tidak memungkinkan dibiayai melalui skema belanja langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu dipetakan sejak awal. DPRD dan Pemkot Bontang kemudian dapat membahas kemungkinan pembiayaannya melalui APBD kota.
Sebaliknya, kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi atau memungkinkan ditangani Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya tidak serta-merta dibebankan kepada kas daerah.
Pemkot diminta aktif mengusulkan program tersebut agar dapat masuk dalam belanja langsung provinsi.
“Kegiatan yang sifatnya kewenangan provinsi atau bisa di-cover Pemerintah Provinsi, saya kira bisa kita usulkan sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Strategi tersebut dinilai semakin penting karena kemampuan fiskal Bontang menghadapi tekanan. Dengan ruang APBD yang semakin terbatas, pemerintah perlu menghindari penumpukan seluruh kebutuhan pembangunan pada satu sumber pembiayaan.
Andi Faiz menilai kemampuan menyusun skala prioritas sekaligus mencari alternatif sumber pendanaan akan menjadi kunci. Pemerintah harus mampu membedakan program yang layak dibiayai APBD Bontang dengan kegiatan yang dapat diperjuangkan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun APBN.
Dengan pembagian tersebut, anggaran kota dapat lebih difokuskan untuk kebutuhan yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta program yang paling mendesak bagi masyarakat.
“Saya kira tinggal bagaimana kepiawaian kita semua mengelola APBD dan lebih bijak menyusun rencana program kerja pemerintah ke depan,” tuturnya.
DPRD, lanjut dia, akan mendiskusikan bersama pemerintah mengenai pemetaan sumber pembiayaan setiap program. Langkah itu diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak otomatis berujung pada terhambatnya pembangunan di Bontang.
Menurutnya, kuncinya bukan sekadar berapa besar APBD yang dimiliki Bontang, melainkan bagaimana pemerintah memaksimalkan berbagai sumber anggaran. Program yang bisa ditangani pusat maupun provinsi perlu diperjuangkan melalui jalur tersebut, sehingga APBD kota dapat diarahkan untuk kebutuhan prioritas yang tidak dapat dibiayai dari sumber lain.
[ayu|anl|adv dprd bontang]