Rabu, November 18, 2026
BerandaBeritaBanyak Pagawai Mengeluh Soal Haknya Tak Kunjung Cair, DPRD Samarinda Kawal Pencairan...

Banyak Pagawai Mengeluh Soal Haknya Tak Kunjung Cair, DPRD Samarinda Kawal Pencairan TPP

Infokalitm.id, Samarinda- Belakangan ini ramai di media sosial membahas soal keluhan sejumlah pegawai atas keterlambatan pembayaran Penghasilan Pegawai (TPP) serta insentif para guru yang hingga saat ini belum dibayarkan.

Sehingga Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie merespon persoalan tersebut dengan berencana memanggil instansi terkait untuk diminta keterangan atas persoalan tersebut.

Novan menjelaskan bahwa penundaan ini diambil agar pembahasan kondisi pencairan hak para tenaga pendidik dapat berjalan komprehensif bersama OPD terkait.

“Kami sempat merencanakan pemanggilan pihak terkait hingga kepala sekolah untuk menjelaskan kondisi tersebut, namun ditunda dulu sambil menunggu update teknis dan kondisi pastinya,” ujar Novan.

Novan membeberkan bahwa akar persoalan utama terletak pada arus kas daerah (cash flow) serta realisasi penerimaan pendapatan yang masih bergantung pada transfer harian.

Politisi Golkar ini menegaskan, anggaran yang tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun APBD pada dasarnya merupakan prediksi pendapatan. Realisasi pembayarannya sangat bergantung pada ketersediaan dana riil di kas daerah.

“Sebenarnya bukan hanya proses penagihan yang jadi catatan, tapi kondisi keuangan kas daerah saat ini penerimaannya sangat bergantung pada masukan harian dari pajak maupun kepastian transfer pemerintah pusat dan provinsi,” jelanya.

Dalam kondisi dana riil yang dinamis, Pemkot Samarinda dituntut untuk mengedepankan skala prioritas pengeluaran. Pembayaran gaji pokok pegawai diposisikan sebagai kewajiban utama yang harus didahulukan dibanding alokasi belanja lainnya.

“Prioritas utama yang tidak boleh terganggu adalah pembayaran gaji pokok, karena itu kewajiban mutlak. Begitu kas daerah masuk, alokasi gaji langsung disisihkan agar hak dasar pegawai tidak terbengkalai,” imbuhnya.

Meski mengakui situasi tersebut cukup dilematis bagi para guru, Novan menegaskan bahwa penundaan pembayaran ini bukan berarti membatalkan hak para tenaga pendidik.

Selama alokasi TPP dan insentif telah tertuang resmi dalam APBD, Pemkot Samarinda tetap berkewajiban menyalurkannya begitu ketersediaan dana di kas daerah mencukupi.

[tra|adv]

Post Views: 98
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 286,408