Infokaltim.id, Samarinda- Isu anak kini menjadi perhatian semua pihak terhadap pemenuhan hak-hak pada anak, kini Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan kesepakatan bersama seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat soal perlindungan anak.
Salah satu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Bupati Mudyat Noor berkomiteman untuk melakukan perlindungan hingga pemunahan hak-hak pada anak.
“Khususnya bagi anak-anak yang telantar tentu menjadi perhatian kami sehingga memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi termasuk pendidikannya,” ungkap Mudyat Noor saat penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, 10 pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemda PPU, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, dan jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Mudyat menyebutkan, perlindungan anak merupakan tanggungjawab bersama termasuk Pemerintah Provinsi Kaltim perlu sinergi dan kolaborasi sehingga anak-anak terlantar dipastikan mendapatkan berbagai fasilitas seperti anak-anak lain pada umumnya.
“Karena itu, perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Mudyat, bahwa salah satu fokus dalam proses penanganan dan perlindungan anak di Pemerintah Kabupaten PPU baka melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turut terlibat dalam menyukseskan program ini.
Hal ini dilakukan, disebutkan Mudyat, agar seluruh pihak mempunyai kewajiban dan tanggungjawab, ” Salah satunya memastikan anak-anak agar tetap menjadi perhatian adalah menempatkan mereka pada tempat yang terpadu supaya mudah untuk dikontrol.
Begitu juga, diungkapkan Mudyat, pihaknya bakal melakukan proses indentifikasi anak terlantar dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari pendataan hingga pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak.
Sementara, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengatakan perlindungan anak, lanjut Gubernur tanggung jawab bersama. Sebab setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, identitas dan lingkungan yang aman.
“Pemerintah harus hadir, masyarakat harus peduli, dan seluruh pihak harus bergerak bersama melindungi anak-anak kita,” tegasnya.
Anak-anak yang kehilangan orang tua maupun tidak memperoleh pengasuhan yang layak harus menjadi perhatian bersama.
“Jangan sampai kondisi keluarga maupun persoalan ekonomi membuat mereka kehilangan hak dan kesempatan untuk meraih masa depan,” ungkapnya.
Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kaltim, pada Oktober 2026 tercatat 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan 42 kasus melibatkan anak.
“Kita perlu memastikan setiap anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang layak,” harap Gubernur.
Rudy menegaskan penandatanganan kesepakatan dan kerja sama antara pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) dengan Kejati dan Kejari se Kaltim harus ditindaklanjuti serta diimplementasikan.
“Kesepakatan kita hari ini jangan hanya didalam dokumen untuk memenuhi administrasi, tetap harus benar-benar dilaksanakan demi generasi masa depan Kaltim,” pungkasnya.
[nly|ard|adv kmf ppu]
