Infokaltim.id, Tenggarong- Badan Pembantukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal digelar di Ruang Bapemperda DPRD Kukar, Jalan Wolter Monginsidi, Rabu (02/08/2023).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Ahmad Yani yang didampingi anggotanya yaitu Sarifuddin, Hamdan dan Budiman. Pembahasan dalam rapat tersebut salah satunya adalah finalisasi panitia khusus (pansus) dalam rangka bekerja dengan dinas terkait untuk merancang Raperda tersebut.
Ahmad Yani menyampaikan, bahwa salah satu tujuan dari Raperda tersebut adalah meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum,” ungkap Yani.
Menurutnya Raperda ini sangat penting mengingat peluang dan peningkatan ekonomi di Kukar ini sangat terbuka sehingga pihaknya menginginkan ada payung hukum untuk peningkatan ekonomi melalui kemudahan investasi.
“Dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Daerah,” tukasnya.
Politkus PDIP itu menyebutkan bahwa, untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, maka perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
“Sehingga ekonomi di Kukar meningkat, pendapatan asli daerah pun akan naik, tentu akan berdampak baik pada pembangunan di Kukar,” harapnya.
[Frn|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
