Infokaltim.id, Samarinda– Masalah keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer di sekolah swasta kembali mencuat di Kalimantan Timur.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai keterlambatan tersebut mencederai penghargaan negara terhadap pengabdian para pendidik, terutama yang mengajar di wilayah terpencil.
“Insentif itu bukan bentuk bonus, melainkan hak yang seharusnya diterima tepat waktu. Ini bentuk penghormatan terhadap kerja keras para guru,” ujar Darlis, Sabtu (21/5/2025).
Darlis, yang juga menjabat di Komisi IV DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa akar permasalahan sering kali bukan terletak pada anggaran, melainkan kendala teknis terkait data.
Ia menyebutkan bahwa proses pencairan sangat bergantung pada kelengkapan dan akurasi data yang dikirimkan dari daerah ke Kemendikbudristek.
“Ketika data yang dikirim tidak lengkap atau tidak sesuai, maka proses verifikasi otomatis tertunda. Ini yang menyebabkan insentif guru menjadi terhambat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran rutin pada sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan), yang menjadi basis utama berbagai program bantuan dan tunjangan dari pemerintah pusat.
“Bila sekolah lalai memperbarui data di Dapodik, maka guru-guru akan dirugikan. Banyak insentif yang tidak bisa tersalurkan hanya karena kelalaian administratif,” tegasnya.
Sebagai bentuk solusi, Darlis menyatakan bahwa Komisi IV terus mendorong peningkatan koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan kementerian agar hambatan teknis ini bisa diatasi secara menyeluruh.
“Kami terbuka terhadap aspirasi para guru honorer dan siap menjembatani komunikasi antara mereka dan pihak terkait. Tidak boleh ada lagi tenaga pendidik yang merasa diabaikan,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar setiap sekolah lebih aktif dalam menyusun dan memperbarui data guru demi mencegah persoalan serupa di masa mendatang.
“Kita bicara tentang keadilan. Jangan sampai para guru merasa tidak dihargai hanya karena urusan teknis,” tutup Darlis.