Infokaltim.id, Samarinda– Lemahnya sistem pengamanan di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul) menuai sorotan dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menekankan perlunya langkah cepat dari Fakultas Kehutanan sebagai pengelola kawasan untuk memperkuat pengawasan.
Ia mendorong pihak fakultas agar segera mengajukan penambahan personel dan anggaran ke kementerian terkait guna memaksimalkan penjagaan kawasan.
Menurutnya, lemahnya pengawasan di lapangan bisa membuka peluang terjadinya aktivitas yang tidak semestinya, termasuk penambangan ilegal.
“Tambahan sumber daya manusia dan dana sangat diperlukan. Tanpa itu, sulit menjaga kawasan seluas ini dari berbagai potensi pelanggaran,” ujar Sarkowi, Rabu (21/5/2025).
Sarkowi menilai, KHDTK bukan hanya sekadar kawasan hutan biasa, melainkan aset penting untuk pendidikan, riset, dan konservasi.
Dia mengingatkan bahwa fungsi strategis tersebut harus dijaga dengan pengamanan yang memadai.
“KHDTK adalah laboratorium hidup bagi mahasiswa dan peneliti. Kalau penjagaannya lemah, maka misinya bisa terganggu,” tegasnya.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Unmul, pemerintah daerah, dan kementerian pusat untuk memperkuat tata kelola kawasan. Menurutnya, kampus tidak bisa memikul beban ini sendirian.
Selain dukungan operasional, Sarkowi juga meminta agar peningkatan kapasitas SDM turut menjadi perhatian.
“Petugas di lapangan perlu pelatihan dan peralatan yang memadai. Bahkan jika memungkinkan, alokasi khusus dari kementerian perlu disiapkan,” tambahnya.
Lebih jauh, ia mengajak aparat penegak hukum untuk turut aktif dalam pengawasan. Penindakan tegas diperlukan apabila ditemukan pelanggaran di dalam area KHDTK.
“Kita semua harus ambil bagian menjaga kawasan ini. Jika ada pihak yang melanggar aturan, tentu harus ditindak sesuai hukum,” pungkasnya.