Infokaltim.id, Penajam – Perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) turut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan hunian bagi masyarakat lokal. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU menyiapkan sejumlah langkah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki kesempatan mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.
Kepala Disperkimtan PPU, Riviana Noor, mengatakan pemerintah daerah berupaya memastikan penyediaan rumah subsidi tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengawasi penerapan harga jual rumah subsidi agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.
Berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan Disperkimtan, harga jual rumah subsidi ditetapkan sebesar Rp182 juta sebagaimana tercantum dalam Permen PKP Nomor 172 Tahun 2026.
“Pemda berupaya memastikan harga jual rumah subsidi tetap sesuai ketentuan. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya warga lokal yang memenuhi persyaratan, tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Riviana.
Selain pengawasan harga, Disperkimtan juga mendorong dan mendukung penyediaan rumah subsidi serta skema pembiayaan bagi MBR. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap rumah dengan harga terjangkau, tetapi juga memperoleh kemudahan dalam pembiayaan sesuai persyaratan program pemerintah.
Riviana menjelaskan, pemerintah daerah juga memanfaatkan regulasi yang telah diterbitkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh hunian. Salah satunya melalui implementasi produk hukum daerah yang mendukung program pembangunan tiga juta rumah.
Di antaranya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2020 terkait kemudahan perizinan, serta Perbup Nomor 48 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat ketika mengakses program perumahan, sehingga proses memperoleh rumah dapat menjadi lebih ringan.
Di sisi lain, Disperkimtan PPU juga melakukan koordinasi dengan pengembang perumahan dan pihak perbankan. Koordinasi ini diarahkan untuk mendorong agar warga lokal yang memenuhi persyaratan dapat diprioritaskan dalam akses terhadap program rumah subsidi.
“Kami juga melakukan koordinasi dengan pengembang dan perbankan agar masyarakat lokal yang memenuhi persyaratan program pemerintah dapat memperoleh kesempatan untuk memiliki rumah. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan nasional yang berlaku,” jelasnya.
Menurut Riviana, keterlibatan pengembang dan perbankan menjadi bagian penting dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau. Sebab, program perumahan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan pihak swasta dan lembaga pembiayaan.
“Kami berupaya menjaga agar perkembangan kawasan sekitar IKN tetap diiringi dengan ketersediaan hunian yang dapat dijangkau masyarakat setempat. Dengan demikian, warga lokal yang memenuhi kriteria MBR tidak kehilangan kesempatan untuk memiliki rumah di daerahnya sendiri,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]
