Senin, November 2, 2026
BerandaBeritaDisperkimtan PPU Kunker ke Kementerian PKP, Sinkronisasi Data BSPS 200 Unit

Disperkimtan PPU Kunker ke Kementerian PKP, Sinkronisasi Data BSPS 200 Unit

Infokaltim.id, Penajam– Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026 sebanyak 200 unit.

Kepastian itu diperoleh setelah Disperkimtan PPU melakukan kunjungan kerja langsung ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melakukan konfirmasi dan penyelarasan data.

Kepala Disperkimtan PPU, Riviana Noor, mengatakan kunjungan tersebut untuk meluruskan informasi terkait kuota BSPS yang sempat simpang siur.

“Kunjungan kami ke Kementerian PKP itu kaitannya untuk menanyakan program BSPS. Awalnya info alokasinya itu 270, tapi setelah sinkronisasi ada kurang komunikasi antara Kemendagri dan Kementerian PKP, sehingga yang kita terima sesuai dari awal memang 200 unit,” jelas Riviana.

Dia menyebutkan, bahwa penyesuaian kuota terjadi karena perbedaan komunikasi antara Kemendagri dan Kementerian PKP dalam proses pendataan awal.

Selain memastikan kuota 2026, kata Riviana Noor, bahwa Disperkimtan PPU juga menyiapkan usulan tambahan BSPS untuk tahun anggaran 2027 melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru).

Sebelumnya, Pemkab PPU telah menginput usulan perbaikan rumah warga lebih dari 400 unit melalui portal MY PKP milik Kemendagri. Namun dengan adanya regulasi baru, pengusulan dikembalikan ke portal Sibaru.

“Kemarin kami tetap melakukan input 400 unit lebih di portal MY PKP dari Kemendagri, tapi setelah itu ada regulasi baru untuk kembali ke Sibaru, maka ke depan untuk 2027 nanti kita input ulang,” ungkapnya.

Riviana menambahkan, pada pengusulan sebelumnya Disperkimtan sempat mengajukan 1.306 unit melalui portal Sibaru untuk tahun 2026. Dengan adanya alokasi 200 unit tahun ini, data usulan akan kembali disesuaikan untuk periode mendatang.

Pemkab PPU berharap sinergi dengan Kementerian PKP dapat terus menekan angka rumah tidak layak huni (RTLH) di PPU secara bertahap.

[say|anl|adv kmf ppu]

Post Views: 1
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 110,804