Infokaltim.id, Samarinda- Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti belum meratanya distribusi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) program GratisPol yang digulirkan pemerintah provinsi.
Ia menyebut, dari total anggaran sekitar Rp96 miliar, penyaluran dana masih menemui hambatan, khususnya di perguruan tinggi swasta.
Agusriansyah menjelaskan bahwa anggaran tersebut terbagi dalam dua kelompok.
Pertama, alokasi untuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang jumlahnya mencapai sekitar Rp44 miliar.
Kedua, alokasi untuk perguruan tinggi swasta (PTS) melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai sekitar Rp26 miliar.
“Secara prinsip, anggaran sudah disiapkan dan sebagian sudah mulai didistribusikan. Untuk PTS, penyaluran mestinya juga dimulai hari ini,” ujarnya.
Namun, Agusriansyah mengungkap adanya kendala administratif yang menghambat distribusi, terutama di PTS.
Menurutnya, terdapat sekitar 10 perguruan tinggi swasta yang mengalami masalah terkait nomor rekening yang tidak aktif.
Hal ini menyebabkan proses pencairan terganggu karena seluruh PTS berada dalam satu Surat Keputusan (SK).
“Kami menyampaikan ke pemerintah agar persoalan ini tidak sampai merugikan perguruan tinggi yang sudah lengkap administrasinya,” terangnya.
“Harus ada keputusan dan ketegasan terkait perguruan tinggi lain yang belum siap. Apakah diberikan kebijakan khusus atau justru ditinggal,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan hambatan tersebut agar mahasiswa di seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dapat merasakan manfaat program UKT GratisPol secara merata.
[anr|anl|ads dprd kaltim]