Infokaltim.id, Bontang- Tata kelola industri pariwisata Kota Bontang dianggap masih semrawut. Dasar hukum pengembangan pariwisata dinilai belum mengakomodasi tata kelola yang baik dan tren kebutuhan industri. Untuk itu, anggota DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang mengingatkan pemerintah kota untuk segera membentuk badan promosi pariwisata daerah (BPPD).
Menurutnya hal ini penting, terlebih visi misi Wali Kota Bontang mengarah pada mengembangkan pariwisata. Secara regulasi, ini juga sejalan dengan PP nomor 50 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata nomor 2 tahun 2016.
“Regulasinya harus dimuat dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pembentukan badan promosi pariwisata daerah,” ujarnya kepada awak media, beberapa waktu lalu.
Pria yang akrab disapa BW itu juga mengatakan, badan promosi pariwisata yang nantinya akan dibuat pemerintah harus independent. Dengan komposisi yang mumpuni di bidangnya. Sehingga lebih leluasa dalam mengenalkan destinasi wisata di Kota Bontang.
Menurutnya, badan independen tersebut setidaknya diisi oleh unsur asosiasi kepariwisataan, unsur profesi, transportasi hingga kalangan media. Mereka semua jadi mitra pemerintah. Tapi, tidak boleh diinterfensi.
BPPD itu nantinya dapat ikut mencarikan terobosan-terobosan bagi para pelaku pariwisata dalam mendatangkan wisatawan. Serta melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata agar sektor pariwisata dapat ditingkatkan dan semakin dikenal.
Diharapkan, dengan badan promosi pariwisata mampu mengemas Bontang tampak lebih menarik untuk dikunjungi. Sehingga dalam waktu mendatang dapat meningkatkan pendapatan asli daera (PAD).
“Segala sesuatu itu, dia bekerja dengan sesuai kearifan lokal. Bagaimana memperomosikan Bontang secara nasional, maupun internasional. Badan promisi pariwisata itu bisa dibiayai oleh APBN dan APBD, bahkan dari pihak-pihak lain yang punya keterikatan dengan pariwisata,” paparnya.
Dia bilang, selama ini promosi wisata Bontang dinilai kurang maksimal, sebab hanya bertumpu pada Dinas Pariwisata padahal hal-hal teknis yang mestinya dapat dilakukan oleh badan tersendiri agar hasilnya lebih maksimal.
Terlebih kata BW, badan promosi pariwata bukan hal baru. Sejumlah daerah utamanya di pulau Jawa dan Sumatra sudah menerapkannya dan terbukti cukup berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan pariwisata.
[Fjn|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
