Infokaltim.id, Bontang- Upaya memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan terus menjadi perhatian DPRD Kota Bontang. Melalui Komisi A, dewan menggelar konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Jumat (1/8/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan.
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, pengelola pondok pesantren, tokoh masyarakat, hingga akademisi.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menegaskan bahwa konsultasi publik ini merupakan wujud komitmen dewan untuk menghadirkan proses legislasi yang transparan dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, Ranperda ini adalah kelanjutan dari inisiatif anggota dewan periode sebelumnya.
“Raperda ini kami susun agar tata kelola pesantren di Bontang semakin terarah dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar politisi Gerindra itu.
Heri juga menekankan pentingnya regulasi sebagai pijakan hukum dalam mendukung pengembangan pesantren. Dengan adanya payung hukum, diharapkan tidak lagi muncul permasalahan negatif yang dapat mencoreng nama baik pesantren.
“Dengan adanya peraturan ini, kita ingin memastikan pesantren semakin kuat, tertata, dan terhindar dari isu-isu yang merugikan,” tegasnya.
Untuk memperkaya referensi, Komisi A DPRD Bontang sebelumnya telah melakukan studi banding ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), guna mempelajari implementasi regulasi serupa. Hasil kunjungan tersebut menjadi masukan berharga dalam penyusunan Ranperda.
“Harapannya, setelah Perda ini rampung, pengelolaan pesantren di Bontang dapat berjalan lebih baik, profesional, dan tetap menjaga nilai-nilai luhur pendidikan keagamaan,” pungkas legislator asal dapil Bontang Selatan itu.
[RIR/ADV DPRD BONTANG]