Infokaltim.id, Bontang – Wacana pengelolaan wisata Beras Basah oleh pihak ketiga mendapat catatan serius dari DPRD Bontang. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh aspek hukum dan dampaknya dikaji matang.
Winardi menegaskan, status Beras Basah berbeda dengan aset daerah pada umumnya. Pemerintah disebut hanya memegang hak pengelolaan, bukan kepemilikan penuh. Karena itu, proses kerja sama dengan investor wajib memiliki dasar hukum yang kuat.
“Ini harus diperjelas dulu. Jangan sampai pemerintah menyerahkan pengelolaan tanpa payung hukum yang jelas,” ujarnya.
Selain legalitas, ia juga menyoroti dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal. Menurutnya, pengelolaan oleh pihak ketiga jangan sampai mematikan usaha warga yang selama ini bergantung pada aktivitas wisata Beras Basah.
“Pelaku usaha lokal harus tetap dilibatkan. Jangan sampai investor masuk, masyarakat justru tersingkir,” tegasnya.
Winardi turut mengingatkan potensi kenaikan biaya wisata apabila pengelolaan sepenuhnya berorientasi bisnis. Ia berharap Beras Basah tetap menjadi destinasi terbuka yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan sampai nanti wisata ini hanya bisa dinikmati kalangan tertentu karena tarifnya mahal,” katanya.
Komisi B DPRD, lanjut dia, juga meminta pemerintah menyiapkan aturan tegas dalam kerja sama, termasuk evaluasi dan sanksi apabila pihak ketiga tidak memenuhi target pengelolaan.
[ayu|anl|adv dprd bontang]