Infokaltim.id, Samarinda – Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menilai bahwa pemerintah provinsi perlu memberikan dukungan lebih besar agar pembangunan antarwilayah di Kaltim tidak berjalan timpang.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan, ia menekankan bahwa kota tersebut memiliki dinamika pertumbuhan yang menuntut intervensi anggaran tambahan dari tingkat provinsi.
“Saya merasa berkewajiban memastikan Balikpapan memperoleh porsi bantuan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhannya,” ujar Sabaruddin.
Menurutnya, kapasitas APBD Balikpapan saat ini belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan pembangunan, terutama pada sektor-sektor prioritas yang memerlukan pendanaan besar.
Karena itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota menjadi faktor krusial untuk menjaga kesinambungan dan pemerataan pembangunan.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Sabaruddin mendorong intensifikasi komunikasi antara DPRD Provinsi, khususnya Komisi II dan III, dengan DPRD Kota Balikpapan.
Pertukaran gagasan lintas legislatif ini diyakini dapat memperkaya pemetaan persoalan dan memperjelas arah program yang akan dijalankan.
“Teman-teman di legislatif kota punya akses langsung pada kondisi di lapangan. Pendapat mereka penting agar program provinsi benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain komunikasi antarlembaga, ia menekankan bahwa proses perencanaan pembangunan harus berbasis pada data yang solid.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci dalam memperjuangkan alokasi anggaran provinsi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan selaras dengan tingkat urgensi.
“Kalau kita ingin dukungan provinsi tepat guna, dasar datanya harus kuat. Itu yang kini menjadi fokus kami di Komisi II,” tambahnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Komisi II DPRD Kaltim untuk memastikan pembangunan di seluruh wilayah berjalan seimbang, terutama di daerah yang mengalami pertumbuhan pesat namun masih menghadapi keterbatasan fiskal.
[anr|anl|ads dprd kaltim]