Infokaltim.id, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dua program yang selama ini menjadi andalan, yakni Gratispol dan Jospol, dipastikan tetap menjadi perhatian utama.
Menurut Hasanuddin, APBD 2026 mengalami penyusutan sekitar Rp6 triliun. Jika APBD 2025 tercatat sekitar Rp21 triliun, maka tahun berikutnya hanya berkisar Rp15 triliun.
“Fluktuasi anggaran itu hal biasa. Ada kalanya turun cukup besar seperti tahun ini, tapi pembangunan tidak boleh berhenti,” katanya.
“Fokus tetap diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi yang mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia,” lanjutnya.
Ia menyampaikan bahwa kondisi fiskal yang menekan tidak akan mengubah komitmen pemerintah provinsi dalam menjalankan program prioritas gubernur, termasuk GratisPol dan JosPol.
“Meski anggaran berkurang, pemerintah tetap berupaya mewujudkan program yang sudah dijanjikan,” tambahnya.
DPRD Kaltim juga berharap penyesuaian anggaran ini tidak mengganggu mutu layanan publik.
Sektor-sektor dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan tetap mendapatkan dukungan maksimal agar peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terhambat.
Program Gratispol sendiri berisi berbagai layanan sosial, mulai dari pendidikan gratis untuk SMA/SMK hingga perguruan tinggi.
Penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah, layanan kesehatan tanpa biaya, akses internet gratis di desa, hingga bantuan administrasi rumah bagi warga berpenghasilan rendah.
Program ini juga mencakup fasilitas umrah gratis dan perjalanan religi untuk marbot maupun penjaga rumah ibadah dari berbagai agama.
Sementara itu, program Jospol diarahkan untuk memperkuat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Bentuk dukungannya mencakup insentif bagi guru di seluruh jenjang pendidikan hingga madrasah dan pesantren, bantuan bagi UMKM berbasis ekonomi kreatif dan digital, pengembangan pariwisata serta kebudayaan desa, hilirisasi pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pemberian fasilitas kemudahan bagi investasi.
[anr|anl|ads dprd kaltim]