Kamis, November 19, 2026
BerandaBeritaDPRD PPU Harapkan Perbup Pemekaran Desa dan Kecamatan Terbit Akhir 2026

DPRD PPU Harapkan Perbup Pemekaran Desa dan Kecamatan Terbit Akhir 2026

Infokaltim.id, Penajam – Rencana pemekaran desa dan kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) didorong segera memiliki kepastian regulasi.

DPRD PPU berharap Peraturan Bupati (Perbup) terkait pemekaran dapat diterbitkan pada akhir 2026, sehingga tahapan pembentukan desa persiapan bisa dilanjutkan tahun berikutnya.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abd Rahman Wahid, mengatakan pemekaran wilayah selama ini menjadi salah satu perhatian DPRD. Menurutnya, percepatan regulasi diperlukan agar rencana penataan wilayah tidak terus tertunda.

Ia menyebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU telah menyiapkan 10 desa persiapan untuk diproses melalui Perbup.

“Kami selalu berupaya agar pemekaran desa dan kecamatan menjadi perhatian khusus. Kami berharap pada akhir tahun ini Peraturan Bupati terkait pemekaran desa dan kecamatan sudah bisa diterbitkan,” ujarnya.

Rahman menilai, penerbitan Perbup menjadi tahapan penting untuk memberikan landasan bagi proses pemekaran wilayah. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan tahapan pembentukan desa persiapan secara lebih terarah.

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah terkait rencana pemekaran di sejumlah kecamatan lainnya. Karena itu, pembahasan dan persiapan perlu terus dilakukan agar penataan wilayah tidak hanya berhenti pada 10 desa yang telah disiapkan.

“Namun, sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah terkait pemekaran di kecamatan lainnya. Kami berharap tahun ini Perbup sudah terbit sehingga tahun depan sudah bisa ada desa persiapan yang diproses untuk pemekaran,” katanya.

Terkait rencana pemekaran wilayah di Kecamatan Penajam, Rahman belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh. Ia menyarankan agar persoalan tersebut dikomunikasikan dengan Komisi I DPRD PPU, terutama ketua komisi yang membidangi pembahasan tersebut.

Menurutnya, penjelasan mengenai rencana pemekaran di wilayah tersebut perlu disampaikan oleh pihak yang menangani pembahasannya agar informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan dan kewenangan komisi.

“Untuk rencana pemekaran di Kecamatan Penajam, sebaiknya dikomunikasikan lebih lanjut dengan Komisi I, khususnya ketua komisi. Saya tidak ingin memberikan penjelasan yang justru melampaui kewenangan atau pembahasan yang ada di Komisi I,” pungkasnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 1
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 288,609