Kamis, November 19, 2026
BerandaBeritaDPRD PPU Minta Forum CSR Dirombak, Pemerintah dan Masyarakat Harus Dilibatkan

DPRD PPU Minta Forum CSR Dirombak, Pemerintah dan Masyarakat Harus Dilibatkan

Infokaltim.id, Penajam – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong perubahan struktur dan pola kerja forum tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat dinilai penting untuk memperkuat transparansi penyaluran program CSR perusahaan di wilayah PPU.

Anggota Komisi I DPRD PPU dari Fraksi PKB, Irawan, menilai salah satu persoalan dalam pengelolaan forum CSR selama ini terletak pada struktur kepemimpinannya yang didominasi pihak perusahaan.

“Memang masalah terbesarnya karena forum CSR ini diketuai oleh perusahaan, salah satu perusahaan,” kata Irawan.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar pengelolaan CSR tidak hanya berjalan berdasarkan kepentingan perusahaan. Ia mengusulkan forum tersebut menerapkan pola tripartit dengan melibatkan tiga unsur, yakni pemerintah, masyarakat atau perwakilan masyarakat, serta perusahaan.

Dengan komposisi tersebut, proses perencanaan, penyaluran, hingga pengawasan program CSR diharapkan dapat berlangsung lebih terbuka. Masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang perlu mendapatkan dukungan perusahaan.

Irawan mengakui, selama ini DPRD dan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memperoleh transparansi dari perusahaan terkait pelaksanaan CSR.

“Ke depan, kita harapkan forum CSR itu melibatkan tripartit. Tripartit itu pemerintah, masyarakat atau perwakilan masyarakat, dan perusahaan. Selama ini kita agak kesusahan meminta transparansi dari perusahaan terkait masalah CSR,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan CSR semakin penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Dukungan perusahaan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembangunan, terutama di wilayah yang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan.

Dalam keterangannya, Irawan juga menyinggung ketentuan mengenai alokasi CSR yang disebutnya sebesar 2,5 persen dari keuntungan perusahaan. Namun, ia berharap pelaksanaannya dapat lebih terbuka dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

“Apalagi kondisi fiskal kita saat ini sangat terbatas. Oleh karena itu, kita berharap CSR bisa membantu mendukung pembangunan di daerah masing-masing,” katanya.

Karena itu, ia secara tegas meminta pemerintah daerah mengevaluasi forum CSR yang berjalan saat ini.

“Ya, dirombaklah CSR itu. Harus melibatkan pemerintah dan masyarakat. Jangan ketuanya perusahaan saja. Jangan sampai kongkalikong terjadi di situ,” tegasnya.

[nly|adv dprd ppu]

Post Views: 4
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 290,759