Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah mencoba mengulas sejarah reformasi dengan sejumlah catat.
Dia menjelaskan, di ulang tahun reformasi ke-24. Ia seperti sedang memutar sejarah dan waktu. Memutar sejarah karena pernah terjadi demokrasi terpimpin, pemberontakan atas rasa keadilan dan distribusi kekuasaan yang sempat dirampas serta terjadinya reformasi 1998.
“Adapun pemutaran waktu, adalah rotasi yang rutin terjadi dalam setiap abad dunia. Dalam siklus sejarahnya, kekuasaan terlama hanya 30an tahun seperti Presiden Soeharto, 20 tahun plus 2 tahun Mahatir dan 8 tahun maksimum presiden seperti negara maju Amerika. Ini juga siklus hidup life circle kekuasaan dan kepemimpinan,” terangnya.
Sebagaiman dirinya mengutip pernyataan Ketua dewan pers mengingatkan bahwa demokrasi saat ini cacat karena praktek Oligharki politik dan bisnis without civil society. Lihatlah betapa rusaknya sistem desentralisasi yang berubah menjadi sentralisasi kembali atau resentralisasi pada rencana pengangkatan 101 pejabat kepala daerah dan 170 kepala daerah hingga 2024 sehingga Asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) mempertanyakan.
“Otonomi daerah itu susah payah kita bangun dengan darah reformasi. Adalah perlawanan paling getol hingga orde baru tumbang. Sekarang, dirintis lagi sentralisasi, itulah sebabnya cacat demokrasi. Rakyat yang tanggung karena pelaksana demokrasi mungkin sedang amnesia,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menyebutkan, sejumlah catatan kekeliruan menurut Ketua Dewan Pers 2022-2025 Prof. Azyumardi Azra. seperti dikelurakan beberapa Perpu. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (UU), UU KPK yang menyebabkan disfungsi KPK, UU cipta kerja yang merugikan buruh dan UU minerba yang menguntungkan pemodal.
“Dalam refleksi ini banyak juga yang dikritisi termasuk 7.000 triliun utang dan defisit 190 triliun Pertamina. Tapi kabar gembiranya. Kuartal pertama 2022 pendapatan negara menurut menkeu Sri Mulyani mencapai 500 triliun lebih,” pungkasnya, Rabu (25/05/2022).
Sebab itu, kata Politikus PKS itu memiliki sejumlah catata demokrasi yang lahir dari reformasi 1998. Berjalannya sistem demokrasi tapi sedang terjadinya rongrongan hebat oleh pemodal, berjalannya demokrasi dan mulai berkembangnya teknologi buzzer, ini masalah serius.
“Berjalannya demokrasi tapi mulai dirintisnya kembali sistem sentralisasi. Ini seperti mendistorsi sejarah reformasi,” tegasnya.
Dalam perjalanan pasca reformasi, kata Nursobah, bahwa demokrasi tapi penyelenggara pemilu sedang dirancang di bawah kendali oligharki, ini bagian kritis sejarah bangsa. Demokrasi tapi seakan tak boleh ada yang mengkritisi. DPR dan Pemerintah sekaligus menghilangkan ke bhinnekaan demokrasi.
“Adanya demokrasi tapi warga tak diedukasi. Perwakilannyapun adem ayem seakan berhenti bersuara saat sudah dapat suara rakyat jelang pemilu,” paparnya.
Lalu, Nursobah juga menyoroti sejumlah Sumber Daya Alam (SDA) habis dikeruk, disedot dan dihabisi untuk kepentingan diri dan oligharki, bahkan dibiarkan bebas negara pemodal membawa lari.
“Berjalannya demokrasi tapi pekerja dalam negeri tak diberi solusi. Tak ada lagi lowongan 10 juta buruh, yang ada puluhan juta pekerja asing dengan alasan tenaga Ahli,” bebernya.
Dirinya menyesali atas nama demokrasi tapi terus membiarkan jutaan pekerja masuk mengisi semua proyek negeri. Nyaris seluruh tanah bumi dan hasil kekayaannya dibawa pergj…
“Itulah catatan perjalanan demokrasi akhir-akhir ini, ia akan kembali diisi orang-orang yang akan membangkitkannya lagi. Mungkin saya, anda dan kita semua yang akan membuat sejarah untuk negeri. Anda dan kita yang harus ambil alih semangat reformasi yang sudah pudar.,” imbuhnya.
[Ard | Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
