DPRD Samarinda Harap Pengangkatan Guru P3K atau PNS untuk Bidang Bimbingan Konseling, Dianggap Penting untuk Selesaikan Masalah di Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda. Sri Puji Astuti. (infokaltim.id/ist).

Infokaltim.id, Samarinda– Fenomena bullying di lingkungan sekolah, khususnya yang terjadi pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), menjadi perhatian serius Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Ia menekankan perlunya penambahan guru inklusi dan Bimbingan Konseling (BK) di sekolah-sekolah di Samarinda.

Sri Puji Astuti mengungkapkan bahwa meskipun kasus bullying tidak secara khusus terjadi di Samarinda, pihaknya tetap waspada. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 157 sekolah inklusi di Samarinda dengan total 350 anak ABK terdata. Menurutnya, jumlah guru inklusi dan BK masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya penambahan jumlah mereka untuk mencegah kasus bullying.

“Kami mendapati bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan guru inklusi dan BK, hal ini sangat penting untuk mencegah kasus bullying, terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Puji saat diwawancarai.

Selain itu, Puji juga menyoroti bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup tegas dalam menangani kasus bullying. Ia berharap keluarga dan lingkungan sekitar dapat berperan aktif dalam pencegahan.

“Kami mengharapkan peran serta keluarga dan lingkungan dalam membantu mencegah terjadinya bullying. Guru inklusi dan BK memegang peranan kunci dalam proses ini,” tambah Puji.

Politikus Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya pembukaan peluang lebih luas bagi guru-guru yang ingin bekerja di sekolah inklusi dan sebagai guru BK.

Ia berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan perhatian lebih pada pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bidang ini.

“Kami berharap dengan penambahan jumlah guru inklusi dan BK, Samarinda dapat menjadi kota yang ramah anak, tempat di mana setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik,” pungkas Puji.

[anl|ads]