DPRD Samarinda Minta Pemkot Sediakan Fasilitas Bebas Akses Internet untuk Peningkatan Ekonomi Digital

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah (ujung kiri)., (Infoakaltim.id/Ist).

Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah menginginkan agar Pemkot menyediakan fasilitas free akses internet dengan masang 100 titik seluruh Kota Tepian ini.

Karena menurut Nursobah, akses internet saat ini memang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai proses revolusi industrialisasi kecakapan masyarakat dalam memahami perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini.

“Cukup Rp25 miliar, sasyarakat akan cerdas dengan free akses wifi pada 100 titik jika pemerintah bersama DPRD membangun akses internet bebas login dan password. Hal itu perlu kita menyesuaikan perkembangan digital yang ada membiasakan masyarakat untuk menggunakan akses dengan ponselnya,” pungkasnya, Kamis (16/03/2023).

Untuk anggaran, kata Nursobah, Pemkot Samarinda dapat merealisasikan sebagian programnya yaitu pro-bebaya untuk dialokasikan untuk pemasangan wifi setiap RT atau kelurahan.

“Jika dialokasikan setiap tahun anggaran pasti terus menerus akan terpenuhi target itu, supaya masyarakat dapatbebas mengakses internet dimanapun daerah di Samarinda,” tuturnya.

Disebutkan Nursobah bahwa diantara dampak dari pemasangan wifi itu adalah sektor ekonomi yang bergerak dibidang digital bisnis.

“Karena saat ini sektor ekonomi digital starup semakin meningkat, maka perlu didukung fasilitas penunjang,” ujarnya.

Apalagi, saat ini Pemkot Samarinda menerapkan sejumlah areal dijadikan parkir eletronik atau disebut e-parking untuk menyumbang dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tentu akses masuknya adalah menggunakan internet.’

“Ini juga mempermuda konsumen untuk melakukan proses transaksi e-parking, lebih mudah pendapatan pasti tidak akan bocor,” sebutnya.

Dengan kebebasan itu, tentu akses investor bisnis digital juga semakin berkembang. Jika ini dilakukan pasti 4 tahun kemiskinan di Samarinda bakal hilang, ekonomi semakin tumbuh dengan baik.

“Cukup 4 tahun dapat diatasi dengan melibatkan semua stake holder. Dengan catatan semua harus bersikap terbuka dan sungguh-sungguh ingin mengatasi masalah sehingga menjadikan Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban,” tuturnya.

[Ard | Ads]