Infokaltim.id, Samarinda- Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, dr Sri Puji Astuti evaluasi kinerja dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM).
Hal itu dilakukan, usai menanggapi aksi yang digelar oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada awal bulan Maret 2024 lalu.
Di mana, salah satu yang disampaikan merupakan penanganan kemiskinan ektrem yang terjadi di Kota Samarinda hingga kini dinilai belum ada perkembangan.
“Kami sudah lakukan pertemuan dengan Dinsos PM, terkait tindak lanjut dari tuntutan mahasiwa PMII. Memang ada 4 poin, yang disoroti, kebetulan yang menjadi poin Komisi IV terkait pengentasan kemiskinan ekstrem,” ungkap Puji, Minggu (31/3/2024).
Puji mengungkapkan kala itu, mahasiwa memepertanyakan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota (pemkot) terkait dengan kemiskinan ektrem.
“Lalu kemana uang yang Rp 5,3 triliun itu, kalau kemiskinan ekstrem ternyata juga masih ada di Kota Samarinda, itu yang mereka pertanyakan,” tegasnya.
Walaupun memang, kala itu pihaknya juga sudah menyampaikan di Samarinda sendiri memang ada tim percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang diketuai oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso.
“Dan itu tidak hanya dilakukan oleh Dinsos PM, tetapi ada kalau di Samarinda ada lebih dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani hal itu,” jelasnya.
Beberapa OPD yang terlibat untuk mengentaskan kemiskinan diantaranya, Dinsos PM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pekim), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
[Anr|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
