Senin, November 16, 2026
BerandaBeritaDPRD Samarinda Sebut Atasi Persoalan Banjir Harus Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat hingga...

DPRD Samarinda Sebut Atasi Persoalan Banjir Harus Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat hingga Masyarakat

Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan penanganan persoalan banjir di Kota Tepian tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah saja.

Melainkan keterlibatan antar pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan antar kabupaten/kota tetangga dan juga masyarakat sehingga permasalahan banjir ini segera diakhri dengan kolaborasi semua pihak.

“Begitu juga keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat di tingkat rumah tangga hingga lingkungan RT juga menjadi kunci vital dalam menekan luapan air serta menjaga efektivitas proyek drainase yang tengah berjalan dan tidak membuang sampah bukan pada tempatnya,” sebut Rohim.

Politisi PKS ini menekankan bahwa peningkatan skala banjir sering kali dipicu oleh kelalaian menjaga lingkungan, seperti perilaku membuang sampah sembarangan yang mempercepat laju sedimentasi parit.

“Ada peran dan partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan, mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan hingga menggalakkan pembuatan lubang biopori dan penataan pekarangan,” ungkap Rohim.

Rohim menjelaskan, langkah konkret yang dapat dilakukan warga di lingkungan tempat tinggal adalah menerapkan gerakan penghijauan pekarangan serta urban farming (pertanian perkotaan) dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Samarinda.

Pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman hortikultura maupun biopori terbukti efektif menahan laju limpasan air hujan (run-off) sebelum masuk membebani saluran drainase utama.

“Urban farming itu menarik karena selain memanfaatkan pekarangan, dampak sederhananya adalah saat hujan turun, air tidak langsung tumpah ke jalan dan drainase, melainkan tertampung dan meresap di pekarangan,” terangnya.

Selain menjaga kebersihan lingkungan harian, Komisi III DPRD Samarinda juga mengimbau tokoh masyarakat dan ketua RT untuk turut serta mengawasi pengerjaan proyek fisik drainase yang sedang digarap kontraktor di wilayahnya masing-masing.

Rohim mencontohkan temuan di wilayah daerah pilihannya (dapil), seperti di kawasan simpang Jalan Pramuka–Perjuangan area Kampus Unmul.

Berdasarkan aduan warga, sisa pengerjaan konstruksi seperti tiang penyangga parit diduga tidak dibersihkan secara tuntas oleh kontraktor, sehingga menyangkut sampah dan menyumbat aliran air menuju sungai saat hujan turun.

“Pejabat dinas seperti Pak Darmadi di PUPR tentu tidak bisa 24 jam berada di lokasi pengerjaan, dan kadang ada saja oknum kontraktor yang nakal,” bebernya.

Karena itu, komunikasi teknis ke RT dan tokoh masyarakat sangat penting agar jika ada sisa bekisting atau tiang konstruksi yang tidak dibersihkan, warga bisa langsung lapor ke dinas untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Jadi penting partisipasi masyarakat supaya pekerjaan-pekerjaan teknis itu bisa clear, dan bisa mengurangi dampak banjir sambil kita melakukan pembenahan,” pungkasnya.

Dia mengharapkan sinergi antara pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dan pengawasan swadaya dari masyarakat dapat mempercepat penuntasan masalah banjir Kota Tepian.

[tra|adv]

Post Views: 3
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 256,783