
Infokaltim.id, Samarinda- Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Maswedi menyebutkan bahwa fenomena taman yang gelap gulita di malam hari mencerminkan lemahnya komitmen pemeliharaan infrastruktur publik oleh pemerintah daerah.
Mestinya, kata Maswedi, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman bermain anak di berbagai sudut kawasan permukiman seharusnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Tapi, indahnya konsep pembangunan infrastruktur publik ini sering kali tercoreng oleh persoalan klasik terkait minimnya perhatian terhadap fasilitas pendukung, khususnya penerangan jalan dan area bermain saat malam hari.
“Salah satu contoh nyata yang mencuat ke permukaan adalah situasi di taman bermain anak kawasan Perumahan Bengkuring Raya, Kelurahan Sempaja Timur itu perlu menjadi perhatian Pemkot Samarinda,” ungkapnya.
Alih-alih menjadi tempat rekreasi yang aman dan nyaman hingga malam tiba, taman di tengah permukiman padat tersebut justru tenggelam dalam kegelapan akibat sebagian besar lampu penerangan yang mati atau redup. Hal tersebut hanyalah puncak gunung es dari persoalan serupa yang kerap ditemui di berbagai fasilitas umum lainnya.
Dia menilai, pembangunan fasilitas rekreasi tidak boleh berhenti pada seremonial peresmian fisik semata, melainkan harus diiringi dengan jaminan keamanan jangka panjang.
“Jangan bangun playground, tapi malamnya gelap. Warga tentu merasa khawatir,” tuturnya.
Keluhan mengenai fasilitas umum yang minim penerangan ini sebenarnya bukan hal baru. Berbagai aspirasi kerap disampaikan masyarakat, baik melalui agenda reses dewan maupun platform media sosial. Kendati demikian, respons cepat dari instansi berwenang sering kali berjalan lambat, meninggalkan kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua.
Bagi para orang tua, menurutnya dengan minimnya lampu taman memaksa mereka untuk membatasi waktu bermain anak. Ketika senja mulai berganti malam, faktor keselamatan dan kenyamanan menjadi alasan utama untuk segera meninggalkan area publik tersebut. Padahal, taman lingkungan memiliki fungsi krusial sebagai sarana interaksi sosial yang terjangkau serta ruang tumbuh kembang yang sehat bagi anak-anak.
Lebih dari sekadar persoalan estetika lingkungan, area publik yang minim pencahayaan menyimpan potensi kerawanan ganda. Mulai dari risiko kecelakaan fisik akibat fasilitas yang tidak terlihat jelas saat malam, hingga membuka celah bagi potensi tindakan kriminal atau aktivitas negatif lainnya.
Politisi NasDem ini menegaskan bahwa pemerintah kota harus mengedepankan langkah preventif, bukan menunggu jatuhnya korban atau insiden buruk terlebih dahulu.
Sebagai langkah solutif, DPRD mendorong adanya sinergi dan proaktif dari aparatur pemerintah di tingkat bawah mulai dari lurah hingga camat untuk mendata secara berkala seluruh fasilitas umum yang mengalami kerusakan di wilayah kerja masing-masing.
Pemerintah kelurahan dan kecamatan diminta segera membangun koordinasi lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Samarinda, agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Jangan menunggu ada kejadian dulu baru ditindaklanjuti, pencegahan harus dilakukan sejak awal,” ujarnya.
Pada akhirnya, pemeliharaan sarana dan prasarana publik seperti lampu taman bukanlah sekadar pelengkap tata kota, melainkan wujud pemenuhan hak dasar warga atas rasa aman. Pemerintah dituntut untuk lebih serius merawat setiap fasilitas yang telah dibangun dari uang rakyat agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kehidupan sosial perkotaan.
[tra|adv]
