Infokaltim.id, Samarinda- Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi hingga saat ini, bahkan tak terkecuali di Kota Samarinda. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.
Bahkan, diketahui beberapa waktu lalu, pihaknya juga sudah melakukan hearing dengan mitranya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA).
“Kita lakukan hering dengan mitra kita yakni DP2PA Samarinda, untuk membahas terkait dengan peningkatan kasus yang terjadi belakangan,” ungkap Puji.
Pada tahun 2023 saja, sudah ada 100 kasus yang terjadi di Samarinda, sedangkan pada bulan Maret 2024 ini, sudah terjadi sekitar 80 kasus.
“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda ini tentu menjadi atensi serius. Karena untuk 2024 saja sudah mencapai 80 kasus terjadi,” tegasnya.
Politisi Fraksi Demokrat itu menjelaskan jika minim edukasi dan persoalan perekonomian serta budaya patriarki menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Budaya patriarki dan perekonomian ini jadi faktor juga, mereka melakukan kekerasan. Atau bisa juga sistem sosial yang menempatkan laki-laki yang mendominasi dalam rumah tangga,” jelasnya.
Untuk saat ini, Puji membeberkan bahw aupaya penanganan yang perlu dilakukan baik dari pemerintah hingga lingkungan keluarga adalah edukasi dan sosialisasi pada masyarakat.
“Upayanya bisa melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, misal tentang bagaimana melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya.
[Anr|Anl|Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
