
Infokaltim.id, Samarinda- Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menegaskan agar perusahaan tidak boleh menahan ijazah para pekerja sebagai syarat atau jaminan terhadap kontrak kerja.
Karena kata Novan, banyak perusahaan industrial yang menggunakan skema tersebut untuk mengikat para pekerja, hal ini sering terjadi hingga menimbulkan konflik antara karyawan dengan manajemen perusahaan saat hubungan kontrak kerja berakhir.
Oleh sebab itu, Novan mendorong agar instansi terkait juga mempunyai andil dan kepekaan yang tinggi terhadap pengawasan perusahaan yang kerap melakukan praktek seperti ini.
Dia juga mendorong agar penyelesaian konflik ketenagakerjaan melalui jalur musyawarah mufakat demi melindungi hak para buruh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
“Masalah ini sering terjadi, banyak laporan juga, kami minta praktek ini segera diakhiri,” tegasnya.
Selain itu, Novan membeberkan bahwa ketika terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang berujung pada gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), pihak buruh kerap berada pada posisi yang paling dirugikan.
“Kalau tidak terjadi kesepakatan, langkah akhirnya memang ke PHI. Namun saya selalu menyarankan jangan sampai ke sana,” tuturnya.
Novan menjelaskan, keterbatasan utama DPRD maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terletak pada regulasi pembagian kewenangan.
Meski perusahaan-perusahaan berdomisili dan beroperasi secara penuh di wilayah hukum Kota Samarinda, fungsi pengawasan ketenagakerjaan berada di bawah domain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim.
Kondisi tersebut menurut Novan sering kali memicu kelambatan dalam penyelesaian aduan masyarakat yang masuk ke DPRD Kota Samarinda.
“Hal inilah yang sering kali melambatkan birokrasi penyelesaian di lapangan,” terangnya.
Guna memitigasi potensi sengketa, Komisi IV DPRD Samarinda terus mengimbau seluruh pengusaha yang beroperasi di wilayah Samarinda untuk mematuhi aturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk larangan tegas menahan ijazah milik pekerja.
“Itu yang harapan saya benar-benar mengikutilah peraturan pemerintah,” pungkasnya.
Selain itu, Novan menyoroti banyaknya persoalan ketenagakerjaan yang mengalami kendala penyelesaian akibat perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya secara resmi ke dinas terkait.
DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani komunikasi antara pekerja dan pengusaha demi menjaga iklim investasi daerah yang kondusif tanpa mengabaikan hak-hak dasar tenaga kerja.
[tra|adv]
