Infokaltim.id, Samarinda- Program sekolah gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Tidak sedikit yang mengira bahwa sekolah kini sepenuhnya dilarang melakukan pungutan apa pun kepada siswa maupun orang tua.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan persepsi tersebut perlu diluruskan.
Menurutnya, kebijakan sekolah gratis memang dirancang untuk meringankan beban masyarakat, tetapi bukan berarti pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan.
“Pemerintah tetap memiliki keterbatasan dalam membiayai pendidikan. Di luar porsi yang ditanggung APBD, sekolah, baik negeri maupun swasta, masih diperbolehkan melakukan pungutan sepanjang tidak memberatkan dan sesuai aturan,” ujarnya.
Fadly menjelaskan, setiap satuan pendidikan sebelumnya telah memiliki rencana kebutuhan operasional yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar berjalan normal.
Dengan adanya program baru ini, muncul celah pembiayaan yang tidak selalu mampu ditutupi oleh alokasi pemerintah.
Ia memberikan contoh sederhana, jika kebutuhan operasional sekolah mencapai Rp300 ribu per siswa, sementara dana dari pemerintah hanya mencakup Rp150 ribu, maka kekurangannya bisa dipenuhi melalui dukungan partisipasi orang tua.
Menurut dia, pemahaman ini penting agar masyarakat tidak menganggap program sekolah gratis sebagai pembebasan total biaya.
“Kalau semua ditanggung pemerintah, jelas berat, apalagi kondisi fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Karena itu, pembahasan mengenai selisih pembiayaan akan kita dorong lebih detail dalam APBD Perubahan,” tegasnya.
Fadly menekankan bahwa peran masyarakat tetap dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan yang berkualitas.
Skema partisipasi, kata dia, justru bertujuan untuk memastikan adanya keseimbangan, sehingga sekolah tidak kekurangan dana dan orang tua juga tidak terbebani secara berlebihan.
“Harapannya, publik bisa melihat program sekolah gratis ini sebagai upaya keringanan, bukan pembebasan total. Dengan begitu kualitas pendidikan tetap terjaga dan manfaatnya bisa dirasakan bersama,” tutupnya.