Infokaltim.id, Samarinda- Pemangkasan dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kembali menjadi tantangan besar bagi daerah, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim).
Dari total Rp919 triliun yang disiapkan pemerintah pusat secara nasional, dilakukan penyesuaian hingga Rp269 triliun.
Imbasnya, ruang fiskal daerah ikut terpangkas dan peta pembangunan pun harus disusun ulang.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa kondisi keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pembangunan.
Menurutnya, sektor infrastruktur harus tetap menjadi prioritas karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Walaupun fiskal kita tertekan, pembangunan tidak boleh berhenti. Skema paling realistis adalah melaksanakan proyek secara bertahap. Misalnya, jika target awal pembangunan 100 kilometer jalan, kita kerjakan dulu separuhnya. Yang penting masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ujar Abdulloh.
Abdulloh mengakui, hingga kini belum ada keputusan final terkait pola efisiensi yang akan diterapkan pemerintah pusat.
Ada kemungkinan penyesuaian dilakukan lewat penundaan proyek, pemangkasan bantuan keuangan daerah, atau pengurangan alokasi pembiayaan lain.
“Detailnya belum ada kepastian. Kami masih menunggu arahan resmi pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Kaltim telah memetakan sejumlah proyek yang berpotensi ditunda.
Abdulloh menyebut dua proyek besar sudah dipastikan masuk daftar penjadwalan ulang, yaitu pembangunan jalan di Ujoh Bilang, Mahakam Ulu (Mahulu), serta akses jalan menuju Bandara APT Pranoto, Samarinda.
“Penundaan dipilih karena di dua lokasi itu masih tersedia jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat. Jadi, kebutuhan transportasi tidak sepenuhnya terganggu,” tambahnya.
Menurut Abdulloh, strategi efisiensi ini harus diimbangi dengan pengelolaan prioritas yang tepat.
Infrastruktur dipandang sebagai tulang punggung pembangunan, sehingga meski anggaran terbatas, arah kebijakan daerah tidak boleh keluar dari fokus tersebut.
“Efisiensi memang tidak bisa dihindari, tetapi orientasi pembangunan harus tetap terjaga. Kami pastikan proyek-proyek infrastruktur yang paling mendesak akan tetap berjalan, hanya waktunya yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” pungkasnya.