Infokaltim.id, Samarinda– Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim memaparkan laporan hasil pelaksanaan reses Masa Sidang III Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-48 yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltim.
Agenda penyampaian laporan ini menjadi bagian penting dari mekanisme kerja legislatif dalam menyerap dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.
Anggota Fraksi Gerindra, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa kegiatan reses tidak sekadar formalitas, melainkan sarana kunci bagi anggota dewan untuk mendengarkan langsung keluhan, kritik, serta harapan warga terhadap pemerintah daerah.
“Reses merupakan instrumen vital yang menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus bentuk pertanggungjawaban kami sebagai wakil rakyat,” ujar Fuad.
Aspirasi yang terkumpul nantinya digunakan sebagai bahan pemetaan kebutuhan daerah dan dasar penyusunan arah kebijakan pemerintah provinsi.
Pelaksanaan reses DPRD Kaltim berpedoman pada Peraturan DPRD Kaltim Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 76, yang mengatur bahwa seluruh hasil reses wajib dilaporkan kepada pimpinan DPRD sebelum diteruskan kepada Gubernur Kaltim untuk ditindaklanjuti.
Fuad juga mengingatkan bahwa kewajiban pelaporan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD, yang mempertegas bahwa laporan reses menjadi dasar penguatan fungsi representasi anggota dewan.
Dalam laporannya, Fraksi Gerindra menyoroti kondisi Kaltim yang tengah menghadapi kebutuhan percepatan pembangunan.
Hal ini sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2050 dan RPJPD 2024–2026. Pertumbuhan wilayah perkotaan, terutama Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Ditambah dampak perpindahan penduduk serta pengaruh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi faktor yang memicu meningkatnya tantangan daerah.
Fuad Fakhruddin menutup penyampaiannya dengan harapan agar seluruh masukan yang dihimpun dapat menjadi perhatian pemerintah daerah serta dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata.
“Semoga laporan hasil reses ini memberikan kontribusi nyata dalam memastikan pembangunan Kalimantan Timur berjalan lebih efektif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah,” tutupnya.
Aspirasi yang dihimpun Fraksi Gerindra mencakup beragam sektor, di antaranya:
1. Kemacetan lalu lintas dan peningkatan volume kendaraan.
2. Penumpukan sampah rumah tangga dan industri kecil yang membutuhkan penanganan lebih efektif.
3. Keterbatasan pasokan air bersih, termasuk distribusi yang belum merata.
4. Masalah banjir di sejumlah kawasan padat penduduk.
5. Kebutuhan pembangunan menara BTS dan peningkatan jaringan telekomunikasi seiring meningkatnya jumlah pengguna layanan digital.
6. Perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.
7. Pemerataan sarana pendidikan, termasuk penambahan ruang kelas dan fasilitas belajar.
8. Penguatan layanan kesehatan, mencakup peningkatan fasilitas Puskesmas, ketersediaan obat-obatan, dan tenaga medis.
9. Permasalahan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, yang masih memerlukan dukungan program dan pembiayaan.
10. Permohonan pembangunan rumah ibadah dari berbagai kelompok masyarakat.
11. Permintaan bantuan di sektor sosial dan ekonomi, terutama program pemberdayaan dan perlindungan masyarakat lokal.
[anr|anl|ads dprd kaltim]