Infokaltim.id, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Penurunan signifikan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan membuat APBD Kaltim menyusut dari sekitar Rp21 triliun pada 2025 menjadi Rp15 triliun tahun depan, atau berkurang hampir Rp6 triliun.
Kondisi ini langsung menjadi perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa penurunan anggaran bukan sekadar angka di atas kertas.
Dampak nyata dari pemangkasan ini akan dirasakan masyarakat, terutama di sektor layanan publik yang selama ini bergantung pada dana transfer pusat.
“Kalau untuk DPRD, memang tidak terlalu signifikan. Namun bagi masyarakat, pengurangan hampir Rp6 triliun jelas terasa besar,” ujar Yenni.
Yenni menyoroti sejumlah bidang yang rawan terdampak akibat berkurangnya dana pusat, antara lain layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta program prioritas daerah.
Meski begitu, ia menekankan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan gangguan pada pelayanan publik.
“Dengan kebijakan baru dan sinergi bersama pemerintah, saya yakin akan ada solusi terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
DPRD Kaltim menegaskan komitmen untuk mengawal proses pembahasan APBD 2026. Fokus utama tetap pada keberlanjutan layanan penting, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan masyarakat tidak menanggung dampak signifikan dari penyesuaian anggaran besar-besaran tersebut.
Dengan tekanan fiskal yang cukup besar, penyusunan APBD 2026 menjadi momen penting bagi Kaltim untuk menyeimbangkan keterbatasan anggaran dengan kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
[an|anl|ads dprd kaltim]