Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PDI Perjuangan, Anhar, menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di Samarinda yang disebutnya bukan sekadar persoalan lapangan kerja sempit, melainkan akibat struktur APBD yang tidak berpihak pada sektor padat karya, terutama UMKM.
Hal itu disampaikan Anhar di Gedung DPRD Kota Samarinda, Senin (21/4/2026). Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Samarinda yang menyentuh angka 7–8 persen menjadi ironi tersendiri karena tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal.
“APBD kita hampir 5 triliun, pertumbuhan ekonomi menyentuh di 7-8 persen, tapi pengangguran terbuka itu tinggi. Kenapa? Karena sektor-sektornya itu didominasi pertambangan dan perkebunan. Satu eksavator itu bisa meminimalisir 50-60 tenaga kerja,” tegas Anhar.
Menurutnya, persoalan mendasar ada pada dominasi sektor padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Ia mengibaratkan proyek infrastruktur seperti jembatan dan terowongan sebagai lapangan kerja musiman, di mana begitu proyek selesai, pengangguran kembali melonjak. Lebih jauh, ia juga menyoroti bahwa mayoritas pekerja di proyek-proyek tersebut berasal dari luar daerah, sehingga uang tidak berputar secara maksimal di Samarinda.
Ia membandingkan kondisi Samarinda dengan Balikpapan yang memiliki APBD lebih kecil, yakni sekitar Rp3,7 triliun, namun pendapatan per kapita masyarakatnya jauh lebih tinggi mencapai Rp16–18 juta per bulan. Sementara Samarinda dengan APBD hampir Rp5 triliun, pendapatan per kapita masyarakatnya hanya berkisar Rp6–7 juta per bulan.
“Balikpapan APBD-nya hanya Rp3,7 triliun, tapi perkapita mereka itu tinggi. Kenapa? Karena 99 persen ekonominya digerakkan oleh sektor swasta — migas, pengolahan, industri, barang dan jasa. Sektor-sektor real itu,” ujar Anhar.
Politisi PDIP dari Dapil 2 ini mendorong agar porsi APBD yang signifikan diarahkan langsung ke sektor UMKM. Ia menyebut, dalam setiap kegiatan pemerintahan, produk dan jasa lokal harus diwajibkan, mulai dari katering, garmen, hingga konstruksi kecil. Menurutnya, pendekatan klasterisasi ekonomi per kelurahan perlu diterapkan, misalnya satu kelurahan difokuskan pada kuliner, kelurahan lain pada kain tenun, dan seterusnya.
“APBD kita itu harus berpihak kepada UMKM kita. Setiap ada kegiatan harus mengutamakan produk-produk lokal kita. Kalau program itu tidak terukur, tidak ada output yang jelas sebelum dan sesudahnya, ya hanya gugur kewajiban penyerapan anggaran saja,” katanya.
Anhar juga mendorong adanya link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ia menyarankan SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK) membuat MoU langsung dengan perusahaan-perusahaan, sehingga lulusan bisa langsung terserap. Fraksi PDIP, lanjutnya, akan menjadi fraksi yang tegas dalam pembahasan APBD ke depan, dan tidak akan segan menolak pengesahan jika belanja modal di bawah 25 persen serta tidak ada program penciptaan lapangan kerja yang terukur.
Kondisi ini, kata Anhar, tergambar jelas dari data kemiskinan Samarinda. Tercatat hampir 300 ribu jiwa atau sekitar 30 persen dari total penduduk Samarinda yang mencapai sekitar 890 ribu jiwa, ditanggung iuran BPJS-nya oleh pemerintah — baik melalui KIS dari pemerintah pusat (134 ribu), PBI Provinsi (49 ribu), maupun PBI Kota Samarinda (117 ribu). Angka ini, menurutnya, merupakan indikator nyata bahwa banyak warga Samarinda masih berpendapatan di bawah normal.
“Ini data. Hampir 300 ribu orang yang tidak mampu membayar iuran BPJS tiap bulan. Ini salah satu parameter bahwa kita harus berkena sekarang dengan komunitas ini. APBD kita harus betul-betul bisa mengangkat pergerakan ekonomi bagi masyarakat-masyarakat kecil,” tutup Anhar.
[Ary|Anl|Ads]