Infokaltim.id, Samarinda– Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD ke depan tidak akan lagi berhenti pada angka penyerapan anggaran semata. Ia mendorong agar setiap program yang dibiayai APBD memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan konkret, bukan sekadar laporan administratif yang tertib secara formal namun minim dampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu ia sampaikan di Gedung DPRD Kota Samarinda, Senin (20/4/2026). Iswandi menyinggung salah satu OPD dengan belanja operasional yang mencapai lebih dari 50 persen dari total anggaran, yakni sebesar Rp94,9 miliar dari total Rp193,2 miliar, kondisi yang menurutnya menggerogoti keuangan daerah meski tidak secara langsung masuk kategori korupsi.
“Penyerapan anggaran 100%, 90%, tapi parameternya tidak ada. Kickback-nya tidak ada. Ini yang harus diubah. Jangan hanya bicara sukses-sukses, tapi kita tidak tahu outputnya apa, multiplier efeknya apa,” tegas Iswandi.
Ia mencontohkan, jika pemerintah mengalokasikan Rp10 juta untuk pemberdayaan UMKM di satu kelurahan, maka harus ada data sebelum dan sesudah intervensi itu dilakukan. Berapa omset pengrajin sebelumnya, dan berapa sesudah program berjalan. Jika sebelumnya Rp100 ribu per hari, setelah program harusnya bisa meningkat menjadi Rp500 ribu. Tanpa parameter semacam itu, kata Iswandi, program hanya gugur kewajiban.
Iswandi juga secara khusus menyoroti kinerja BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang disebutnya sebagai kunci integritas seluruh APBD Samarinda. Ia berencana meminta data penyelesaian aset daerah bermasalah dari tahun 2003 hingga 2025, untuk menilai berapa anggaran yang sudah dikeluarkan dan berapa aset yang benar-benar berhasil diselamatkan. Menurutnya, aset daerah yang tidak terpakai namun tetap menyedot biaya pemeliharaan adalah pemborosan yang tidak kalah merugikan dari kebocoran anggaran.
“Kalau BPKAD lemah, kebocoran itu bukan hanya di satu dinas. Tapi seluruh APBD ini bocor. Karena kuncinya ada di BPKAD. Jadi harus lebih terfokus,” kata Iswandi.
Lebih jauh, Iswandi menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan mengajukan syarat ketat dalam pembahasan pengesahan APBD ke depan. Salah satunya adalah mewajibkan minimal 40 persen belanja APBD diarahkan ke UMKM lokal yang mencakup katering, seragam, alat tulis kantor, hingga konstruksi kecil dengan ketentuan pembelian wajib melalui e-katalog yang mencantumkan syarat penggunaan tenaga kerja lokal (TKL dan TKP).
“Kami sarankan dalam pengesahan APBD, jika belanja modal itu di bawah 25 persen dan tidak ada program khusus penciptaan 5 ribu lapangan kerja baru per tahun, itu alasan kami menolak. Jangan keluar 100, dapatnya cuma 150. Harus ada rasio yang jelas antara investasi anggaran dengan dampak ekonominya,” tegasnya.
Iswandi berharap perubahan pola pengawasan ini dapat mengubah stigma publik terhadap DPRD yang selama ini lebih banyak dinilai sebagai lembaga yang pandai berargumen namun minim menghasilkan solusi konkret. Ia menegaskan, ke depan seluruh pembahasan anggaran akan berbasis data, bukan retorika.
[Ary|Anl|Ads]