Senin, November 16, 2026
BerandaBeritaKekurangan 99 Guru SD dan SMP, Disdikpora PPU Usulkan Redistribusi ASN Berlatar...

Kekurangan 99 Guru SD dan SMP, Disdikpora PPU Usulkan Redistribusi ASN Berlatar Pendidikan

Infokaltim.id, Penajam– Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Berdasarkan hasil pendataan terbaru, jumlah kekurangan guru mencapai 99 orang setelah dilakukan redistribusi tahap pertama.

Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat, mengatakan sebelumnya daerah tersebut mengalami kekurangan sebanyak 132 guru. Namun, melalui kebijakan redistribusi tenaga pendidik, jumlah kekurangan berhasil ditekan menjadi 99 orang.
Saat ini, pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi salah satu prioritas Disdikpora, terutama untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal.

“Awalnya kita mengalami kekurangan 132 guru. Setelah dilakukan redistribusi tahap pertama, sekarang kekurangannya berkurang menjadi 99 guru,” ujar Durajat.

Ia menjelaskan, redistribusi tenaga pendidik dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal masing-masing guru. Kebijakan tersebut mengikuti arahan Kementerian PAN-RB agar penempatan aparatur sipil negara (ASN) sedapat mungkin disesuaikan dengan domisili.

Menurutnya, penempatan guru yang lebih dekat dengan tempat tinggal diharapkan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas. Selain meningkatkan efektivitas kerja, kebijakan tersebut juga dapat mengurangi risiko perjalanan dan biaya transportasi yang harus ditanggung guru. Dengan jarak tempuh yang lebih dekat, kedisiplinan serta ketepatan waktu guru dalam menjalankan tugas juga diharapkan semakin meningkat.

Di tengah keterbatasan tenaga pendidik, Disdikpora PPU turut menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan guru melalui redistribusi pegawai dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Durajat menyebut, dari 33 OPD di luar Disdikpora, terdapat peluang untuk mengalihkan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan agar dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.
Pihaknya memperkirakan sekitar 20 hingga 30 pegawai berlatar belakang pendidikan berpotensi didistribusikan ke sektor pendidikan.

“Kami juga mengusulkan agar pegawai di OPD lain yang memiliki latar belakang pendidikan bisa dialihkan untuk membantu memenuhi kebutuhan guru. Dari 33 OPD di luar Disdikpora, harapannya ada sekitar 20 sampai 30 pegawai yang bisa didistribusikan,” jelasnya.

Meski demikian, usulan redistribusi pegawai lintas OPD tersebut masih dalam pembahasan pemerintah daerah. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi asal serta mekanisme penempatan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain redistribusi ASN, Disdikpora juga akan mengusulkan skema pemenuhan tenaga pendidik melalui Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Alternatif ini dipertimbangkan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi kekurangan guru yang belum seluruhnya dapat dipenuhi melalui redistribusi.

Durajat mengatakan kebutuhan tenaga pendidik berpotensi terus bertambah seiring adanya guru yang memasuki masa pensiun. Bahkan, dalam waktu dekat terdapat pegawai yang akan memasuki masa purnatugas sehingga perlu diantisipasi sejak awal.

Karena itu, Disdikpora akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta badan pengelola keuangan daerah untuk membahas kemungkinan dan skema pemenuhan kebutuhan tersebut.

“Ini masih menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah. Kami juga akan mengusulkan skema melalui tenaga PJLP, karena kebutuhan guru terus berkembang, sementara ada juga pegawai yang memasuki masa pensiun,” tutupnya.

[nly|anl|adv kmf ppu]

Post Views: 3
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 257,352