Infokaltim.id, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini berada pada fase yang mengkhawatirkan.
Menurut Hasanuddin, situasi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer Ke Daerah (TKD) secara signifikan. Dampak pemangkasan tersebut langsung dirasakan pemerintah provinsi dalam bentuk penyusutan kemampuan fiskal.
“Keuangan kita sedang kritis dan ini berimbas pada ruang fiskal yang tersedia. Karena itu beberapa pos anggaran perlu kita lakukan penyesuaian,” ujar Hasanuddin yang akrab disapa Hamas.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengetatan anggaran tidak akan menyentuh sektor-sektor prioritas. Program di bidang pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama dan tidak akan mengalami pengurangan anggaran.
“Program prioritas tetap berjalan. Itu tidak boleh dipangkas,” tegasnya.
APBD Kaltim tahun ini tercatat sebesar Rp 15,15 triliun. Kendati jumlahnya cukup besar, ruang gerak pemerintah daerah tetap terbatas karena kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung relatif berimbang.
Hasanuddin merinci bahwa sekitar Rp5–7 triliun dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Selain itu, sekitar Rp5 triliun disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota, sementara sisa anggaran lainnya dipergunakan untuk menopang kebutuhan fiskal provinsi.
Dalam praktiknya, kebutuhan fiskal Kaltim sendiri memakan porsi Rp2–3 triliun dari total APBD. Meski tekanan anggaran cukup tinggi, DPRD memastikan bahwa Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk daerah tetap akan diberikan.
Namun demikian, Hasanuddin mengakui bahwa selisih penurunan alokasi Bankeu tahun ini cukup besar. Sebagai informasi, pemangkasan TKD yang diterima Kaltim mencapai lebih dari setengah dari total semula. Dari Rp9,33 triliun, kini TKD hanya menyisakan Rp3,13 triliun.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan drastis dan berada di angka Rp 1,62 triliun. Dengan kondisi keuangan yang menantang tersebut, pemerintah dan DPRD Kaltim kini tengah menyusun langkah penyesuaian agar program pembangunan tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan sektor-sektor vital.
[anr|anl|ads dprd kaltim]