Ketua DPRD Kukar Lakukan Kundapil di Desa Rapak Lambur

Infokaltim,id Tenggarong- Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Junaidi melanjutkan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) hari kedua dengan menyapa masyarakat Desa Rapak Lambur pada Selasa (5/11/2024) malam.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat setempat dan menegaskan komitmen Pemkab Kukar bersama DPRD untuk mendukung pembangunan di Kukar.

Ia juga membawa perwakilan dari empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Dinas PU, Disperkim, DKP, serta Distanak Kukar untuk berdiskusi langsung dengan warga sebagai bukti sinergi antara legislatif dan eksekutif.

“Saya ingin mendengarkan langsung keinginan dan kebutuhan masyarakat Rapak Lambur, karena proses penganggaran untuk tahun 2025 akan dimulai pada 24 November. Forum ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan prioritas pembangunan yang diharapkan,” ujar Junaidi saat menyampaikan sambutan.

Politikus PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Kami akan mengoreksi usulan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan menentukan mana yang harus didahulukan untuk kepentingan rakyat. Pekerjaan eksekutif sudah berjalan maksimal, hanya perlu beberapa pembenahan,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat tidak ragu dalam menyampaikan aspirasi, mengingat kehadiran OPD di forum tersebut adalah momen langka dan penting.

“Tugas kami di DPRD adalah mengawasi, namun eksekusi anggaran adalah tanggung jawab eksekutif. Sinergi antara kebutuhan masyarakat dengan program Pemkab harus terjalin erat agar pembangunan dapat berjalan maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan bahwa komitmen politiknya akan diwujudkan secara bertahap, terutama untuk Desa Rapak Lambur yang menjadi prioritas utama.

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD Kukar telah mengurangi anggaran perjalanan luar daerah, dengan tujuan memperbanyak anggaran untuk turun langsung ke rakyat.

“Mulai minggu depan, seluruh komisi DPRD Kukar akan melakukan evaluasi bersama OPD terkait untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, tanpa memandang warna politik,” tutupnya

[Adv|DPRD Kukar]