Infoklatim.id, Tenggarong- Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani mendorong pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dia mengingatkan, seluruh perangkat daerah untuk lebih terbuka dalam merencanakan, melaksanakan, hingga melaporkan setiap kegiatan yang menggunakan dana publik.
“Keterbukaan anggaran bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral kepada masyarakat,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menekankan bahwa DPRD Kukar tidak hanya mengawasi laporan keuangan, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah dari APBD berdampak bagi peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong perangkat daerah menyusun program berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya, agar tidak ada kegiatan formalitas tanpa hasil.
Menurut Yani partisipasi publik dalam perencanaan anggaran melalui forum musyawarah dianggap penting untuk memastikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dia juga menyakini, tata kelola keuangan yang transparan akan memperkuat kepercayaan publik serta legitimasi pemerintah daerah.
Yani mengingatkan agar tidak ada penundaan administrasi yang dapat menghambat penyerapan anggaran.
“Pengawasan kami bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan semua berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi rakyat,” tutupnya.
[rfr|anl|adv dprd kukar]