Infokaltim.id, Samarinda- Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H Baba, kembali singgung masalah tahunan yang belum terselesaikan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Yakni minimnya kapasitas sekolah negeri, khususnya di dua kota besar Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
Menurut H Baba, ketersediaan sekolah negeri di Balikpapan hanya mampu menampung sekitar 51 persen dari total calon peserta didik. Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan distribusi sekolah di wilayah kota.
“Sebagai contoh, di Balikpapan Tengah sama sekali tidak terdapat SMA atau SMK negeri. Ini bukan soal kualitas, tetapi soal jumlah sekolah yang masih sangat kurang,” ungkapnya, Minggu (25/5/2025).
Sebagai bentuk respons, rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) telah dimasukkan dalam agenda pembangunan daerah.
Disebutkannya, Komisi IV akan melakukan pengawasan intensif terhadap implementasi program ini mulai tahun 2025 hingga 2026.
Di Samarinda, permasalahan lain muncul, yakni persepsi masyarakat yang terlalu terfokus pada sekolah-sekolah favorit.
Akibatnya, terjadi konsentrasi pendaftaran di sekolah tertentu, meski jumlah sekolah secara umum dinilai memadai.
“Jika kualitas semua sekolah merata, tentu tidak akan terjadi penumpukan seperti sekarang. Pemerataan mutu pendidikan harus jadi prioritas,” tuturnya lagi.
Ia juga menyoroti dampak lanjutan yang dirasakan masyarakat akibat ketimpangan ini.
Banyak orang tua terpaksa mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan anak di sekolah swasta, atau bahkan melakukan perubahan domisili demi peluang masuk sekolah negeri unggulan.
“Beban psikologis dan tekanan sosial itu sangat nyata. Jangan biarkan pendidikan menjadi sumber tekanan baru bagi masyarakat,” tegasnya.
H Baba memastikan bahwa Komisi IV tidak akan membiarkan program pembangunan USB hanya menjadi wacana.
Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk mengawal pelaksanaan program hingga terlihat hasil nyata di lapangan.