
Infokaltim.id, Samarinda- Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie mendorong para mahasiswa dan pengurus organisasi kepemudaan agar tidak mengabaikan peningkatan kompetensi diri di tengah padatnya aktivitas berorganisasi.
Menurutnya keseimbangan antara aktivitas keorganisasian dan penguasaan keahlian teknis menjadi syarat mutlak agar lulusan perguruan tinggi daerah mampu bersaing di dunia kerja.
Dia menyoroti fenomena klasik mahasiswa yang kerap mengalami kebingungan menentukan arah karier setelah menyelesaikan masa studi akibat minimnya persiapan keahlian seperti bahasa asing yang dinilai belum maksimal dipelajari oleh para mahasiswa.
Novan menilai, tantangan pasar kerja saat ini menuntut penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, hingga Arab. Menurutnya penguasaan bahasa asing bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan pokok.
Mengingat masuknya arus investasi global ke Kalimantan Timur (Kaltim). Karena itu para pemuda saat ini didorong untuk memasukkan program pelatihan sertifikasi bahasa asing dan kompetensi nonformal ke dalam agenda kerja keorganisasian.
“Di sela kesibukan berorganisasi, mahasiswa jangan lupa memasukkan program peningkatan kompetensi diri agar tidak bingung mencari arah karier setelah lulus kuliah,” ungkap Novan.
Selain itu, diungkapkan Novan, terkait dengan penemuan fakta di lapangan yang menunjukkan lulusan perguruan tinggi lokal di daerah masih kerap kalah bersaing dalam proses seleksi perusahaan nasional yang beroperasi di wilayah Kaltim.
Sebab itu, Politisi Golkar ini mengimbau para pemuda untuk mempersiapkan diri menghadapi tuntutan dunia kerja dengan terus mengasah kemampuan dan ketrampilannya.
Di samping dorongan bagi individu mahasiswa, politisi yang membidangi kepemudaan ini turut memberikan kritik terhadap sistem tata kelola pendidikan nasional.
Menurutnya, meskipun pemerintah telah mengalokasikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat undang-undang.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Novan menguraikan bahwa secara kelembagaan, DPRD Kota Samarinda memiliki batasan wewenang yang diatur oleh undang-undang, di mana pengawasan pendidikan tingkat daerah hanya mencakup jenjang PAUD hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sementara itu, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi, sedangkan perguruan tinggi diatur secara vertikal oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.
“Keterbatasan wewenang ini menjadi tantangan tersendiri, padahal penanganan pendidikan seharusnya berjalan secara berkesinambungan mulai dari pembentukan karakter di tingkat dasar hingga pengembangan akademis mandiri di perguruan tinggi,” terangnya.
Menghadapi momentum Indonesia Emas 2045, Novan berpesan agar generasi muda yang saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi menyadari peran strategis mereka sebagai calon pemimpin masa depan. Keberanian serta idealisme yang dimiliki mahasiswa saat menyampaikan aspirasi di jalanan harus diimbangi dengan kematangan sikap, etika, dan kapasitas intelektual.
“Keberanian mahasiswa harus ditempatkan secara benar dan didukung persiapan kapasitas diri yang matang karena generasi muda saat inilah yang akan memegang tampuk kepemimpinan daerah kelak,” tegasnya.
Dia pun mendorong sebagai Anggota legislatif selalu terbuka bagi elemen pemuda yang ingin menyalurkan gagasan maupun bertransformasi menjadi wakil rakyat di parlemen demi memperjuangkan kepentingan masyarakat secara nyata.
[tra|adv]
