Infokaltim.id, Bontang– Komisi C DPRD Bontang mulai memetakan berbagai potensi pendapatan daerah yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal. Sejumlah aset dan layanan publik milik pemerintah menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mengatakan pembahasan mendalam akan dilakukan bersama lima organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Komisi C. Yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim).
Menurut dia, masing-masing OPD memiliki potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan. Mulai dari pengelolaan aset daerah, pelayanan umum, hingga pemanfaatan fasilitas pemerintah yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah.
“Kalau saya lihat banyak potensi yang bisa digali. Di Dishub ada pelayanan umum, di PUPR ada aset daerah, di Kominfo juga ada pemanfaatan aset, kemudian Perkim memiliki Rusunawa yang bisa dioptimalkan,” ujarnya.
Bonnie menilai pembahasan di tingkat komisi akan lebih efektif untuk mengurai setiap peluang pendapatan secara rinci. Dengan begitu, DPRD dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah daerah.
Salah satu potensi yang turut disorot adalah pengelolaan fasilitas publik yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Menurutnya, aset-aset tersebut dapat menjadi sumber PAD baru apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Meski DPRD hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, Bonnie berharap sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan penerimaan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin ketat.
“Kami ingin melihat potensi yang selama ini belum tergarap. Kalau dikelola dengan baik tentu bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” katanya.
Komisi C berencana melanjutkan pembahasan bersama OPD mitra untuk memetakan potensi aset yang dapat segera dioptimalkan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Kota Bontang sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
[ayu|anl|adv]